NUNUKAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan mengintensifkan langkah kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Berdasarkan data terbaru tahun 2026, karhutla menempati urutan pertama dari seluruh potensi bencana di Nunukan. Jumlahnya mencapai 32 kasus, melampaui kejadian banjir yang tercatat sebanyak 23 kasus.
Kepala BPBD Nunukan, H. Asmar mengonfirmasi bahwa penanganan karhutla merupakan tugas dan fungsi utama BPBD. Langkah mitigasi telah diperbarui sejak Mei lalu di bawah koordinasi Asisten I.
"Data BMKG menunjukkan puncak potensi karhutla terjadi pada periode Juli hingga Agustus. Kondisi di lapangan membuktikan pola tersebut. Kasus karhutla di Nunukan menduduki peringkat tertinggi dibandingkan potensi bencana lainnya," ucap Kepala BPBD Nunukan, H. Asmar, Kamis (3/9).
Dijelaskan, langkah konkret, BPBD dan DLH berkolaborasi memperkuat respons cepat melalui peta kerawanan skala 1:50.000 serta optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA).
Sementara itu, Sekretaris DLH Kabupaten Nunukan, Freddyanto Gromiko memaparkan tren karhutla dari tahun 2023 hingga 2026 yang cenderung meningkat tajam. Dan wilayah Nunukan Selatan sebagai kecamatan dengan tingkat kejadian tertinggi.
"Tujuan penyusunan rencana aksi ini adalah mencegah karhutla, mendeteksi kejadian sedini mungkin, dan memastikan respons awal yang cepat serta terkoordinasi. Kami menargetkan pembentukan MPA baru di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi namun belum memiliki kelompok relawan," jelasnya.
Adapun empat rencana aksi strategis penanganan karhutla yakni penyusunan peta kerawanan karhutla, pembuatan peta kerawanan skala 1:50.000 dengan leading sector BPBD, didukung Bappeda, KPH, dan TNI/Polri.
Peningkatan Kapasitas MPA Existing, pelatihan berkala dua kali setahun bagi 21 kelompok MPA yang sudah terbentuk sebanyak 10 MPA melalui DLH Nunukan dan 11 melalui KPH Nunukan bekerja sama dengan Manggala Agni.
"Pembentukan MPA di Wilayah Rawan Baru, Menjangkau 12 kecamatan yang belum memiliki kelompok relawan, dengan prioritas wilayah rawan bencana," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT