NUNUKAN - Rapat Koordinasi Stakeholder Pemantauan Jalur Tidak Resmi (JTR) digelar bersama stakeholder di Pulau Sebatik. Ini merupakan upaya memperkuat koordinasi dan sinergitas antarinstansi dalam pengawasan wilayah perbatasan.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina. Baginya, rapat koordinasi yang dilaksanakan merupakan langkah penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarinstansi dalam melakukan pemantauan terhadap jalur-jalur tidak resmi.
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarinstansi, khususnya dalam pemantauan Jalur Tidak Resmi (JTR) di Pulau Sebatik," ucap Hariman Latuconsina, Jumat (28/8).
Dijelaskan, ada beberapa titik yang menjadi perhatian serius. Sehingga, lokasi tersebut nantnya menjadi tempat pemantauan. Seperti, Dermaga Somel, Desa Sungai Pancang, Dermaga Lalesalo, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara. Kemudian, Patok Batas Tipe C06 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara.
"Keberadaan JTR masih menjadi perhatian karena jalur tersebut masih aktif digunakan sebagai akses keluar-masuk barang kebutuhan pokok maupun mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan," jelasnya.
Dan sejumlah barang yang diketahui melintas melalui jalur tersebut yakni beras, gula, minyak goreng, tepung, bawang, telur, mi instan, susu, garam, minuman kemasan, LPG, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain itu, JTR juga dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan skala kecil masyarakat perbatasan.
Tidak hanya aktivitas barang, jalur tersebut juga dimanfaatkan masyarakat yang telah menyelesaikan pemeriksaan keimigrasian di Tawau, Malaysia, sebelum kembali memasuki wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memilih akses nonresmi karena dianggap lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder untuk melakukan pemantauan secara bersama-sama," jelasnya.
Ia berharap, dengan rapat koordinasi tersebut, seluruh stakeholder dapat memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan sekaligus memahami kondisi dan dinamika penggunaan JTR di Pulau Sebatik. "Pemantauan secara terpadu juga diharapkan dapat mendukung terciptanya aktivitas masyarakat perbatasan yang lebih tertib, aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT