NUNUKAN - Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di Sebatik tidak sebanding dengan jumlah kuota yang diterima. Situasi ini, dikeluhkan Himpunan Nelayan Sebatik (HNS) karena berimbas pada aktivitas nelayan.
Ketua HNS, Tamrin mengatakan, pasokan BBM yang diterima nelayan saat ini hanya sekitar 30 persen dari jumlah kebutuhan. Ia menegaskan jumlah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan berdasarkan data nelayan yang telah disampaikan kepada BPH Migas.
"Selisihnya sangat mencolok. Bukan kekurangan lagi. Bisa dikatakan kuota yang tersedia dan tersalurkan di Pulau Sebatik ini sekitar 30 persen saja dibanding kebutuhan nelayan,” ucap Tamrin, Minggu (23/8).
Dijelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat lebih dari 1.200 pelaku usaha perikanan. Mulai dari nelayan tangkap hingga pembudidaya. Dimana, nelayan tangkap, kebutuhan BBM setiap perahu diperkirakan mencapai sekitar 500 liter bensin dan 300 liter solar setiap bulan.
Kemudian, berdasarkan jumlah nelayan dan kebutuhan BBM berdasarkan perhitungan diperkirakan membutuhkan BBM sekitar 500 ton per bulan. Namun, kondisi di lapangan pasokan yang diberikan untuk kebutuhan BBM subsidi nelayan hanya sekitar 50 ton per bulan.
“Kalau dikalkulasi sesuai data yang kami kirim ke BPH Migas, seharusnya sekitar 500 ton dalam satu bulan. Tapi faktanya yang diberikan paling banyak sekitar 50 ton,” sebutnya.
Karena kondisi itu, nelayan harus mencari BBM dari sumber lain agar aktivitas melaut terus berjalan. Seperti, upaya yang dilakukan dengan membeli BBM dari Malaysia. Namun, nelayan harus menebus dengan harga lebih mahal.
Situasi ini lanjutnya menyulitkan para nelayan yang harus menanggung biaya operasional lebih besar. Belum lagi, jika hasil tangkapan yang diperoleh tidak mampu menutup biaya yang telah dikeluarkan.
"BBM Malaysia sebenarnya bisa menutupi operasional. Tetapi nelayan tidak mampu menjangkau harganya. Hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan,” tambahnya.
Tak hanya itu, keterbatasan pasokan juga memicu persoalan ketika BBM datang. Ia mengaku melihat langsung di lapangan ketika nelayan yang sudah mengantre dan sempat dilayani stok BBM yang ada telah habis.
“Yang antre di belakang akhirnya tidak mendapatkan BBM. Itu yang memicu kemarahan. Saya hadir untuk menenangkan mereka dan meminta bersabar,” bebernya.
Untuk itu, HNS mendorong persoalan ini dibawa ke DPRD Nunukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Upaya ini dilakukan dengan mengirim surat permohonan tersebut kepada DPRD Nunukan, khususnya Komisi 2.
“Kami minta langsung RDP. Mudah-mudahan BPH Migas dari Tarakan bisa hadir dan menentukan berapa sebenarnya penambahan kuota yang dibutuhkan. Semua harus jelas,” pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT