NUNUKAN - Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri menemui para camat, kepala desa, dan kepala adat se-Krayan Raya di Gedung Serbaguna Long Bawan, Kecamatan Krayan. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah menyampaikan sejumlah kebijakan, capaian pembangunan, sekaligus arah pembangunan Kabupaten Nunukan di tengah kondisi fiskal yang mengalami penurunan.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Sebab, APBD Kabupaten Nunukan
pada 2027 sekitar Rp 1,4 triliun pada 2027. Nilai tersebut turun dibanding pada 2025 dikisaran Rp 1,9 triliun
Baginya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja dan melayani masyarakat. “Kita tidak mungkin mengeluh terus. Kita harus punya strategi. Kalau berbicara tentang infrastruktur, kita melihat mana yang menjadi skala prioritas. Semua penting dan semua harus dibangun, tetapi dengan keterbatasan anggaran tentu ada yang harus diprioritaskan,” ucap H. Irwan Sabri.
Dijelaskan, salah satu pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yakni peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Krayan. Pemkab Nunukan berencana melaksanakan pembangunan ruas jalan Lembudud–Kurid dengan skema multiyears untuk periode 2027–2029.
Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Krayan mengingat kondisi geografis wilayah yang luas dan akses transportasi yang masih menjadi tantangan. “Kita wajib di tahun 2027 membuat proyek multiyears karena Krayan betul-betul sangat membutuhkan infrastruktur yang baik,” katanya.
Bupati juga menyinggung kondisi jalan di Long Layu, Krayan Selatan, yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat dan sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Meskipun ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, Bupati menegaskan bahwa masyarakat Krayan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Nunukan sehingga pemerintah daerah tidak ingin tinggal diam.
“Kawasan Krayan adalah masyarakat saya. Walaupun jalan tersebut jalan provinsi, saya merasa masyarakat saya membutuhkan perhatian,” tegasnya.
Pemkab Nunukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan sekitar Rp983 juta melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kerusakan. Dari 13 jembatan yang mengalami kerusakan berat, lima di antaranya telah diintervensi pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Selain itu, Bupati menyampaikan informasi terkait rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan komunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terdapat rencana anggaran lebih dari Rp 10 miliar untuk penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, pada 2027 pemerintah pusat juga disebut mengalokasikan sekitar Rp 30 miliar melalui IJB untuk penanganan ruas jalan di Krayan yang berstatus jalan nasional. Karena itu, ia berharap berbagai dukungan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sehingga pembangunan infrastruktur di Krayan dapat terus berjalan.
Tekankan 17 Program Unggulan
Di hadapan para kepala desa dan camat, ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat pemerintah dalam memenuhi janji dan program yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program telah mulai direalisasikan. Diantaranya penyaluran alat berat, seragam sekolah, program satu desa satu program unggulan, serta beasiswa.
Bupati mengakui kuota beasiswa pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan 17 program unggulan yang menjadi bagian dari visi dan misi bersama Wakil Bupati Nunukan, Hermanus.
“Sedikit banyaknya apa yang menjadi janji kami bersama Pak Hermanus sudah kami wujudkan dalam 17 program unggulan,” ungkapnya.
Bupati juga meminta para camat dan kepala desa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah di kecamatan, sementara kepala desa merupakan perpanjangan tangan masyarakat di tingkat desa.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dinilai sangat penting.
“Kalau kita bisa bersatu, berkoordinasi dan bergandengan tangan, tidak ada masalah yang sulit kita selesaikan. Semua masalah dapat kita pecahkan,” tutupnya. (adv/akz/jnr)