NUNUKAN - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan menuai sorotan keras dari Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah rutin yang terus berulang tanpa penyelesaian nyata.
Menurut Arpiah, sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan negara, masyarakat Nunukan memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan ketersediaan energi sebagaimana daerah lain di Indonesia.
"Kelangkaan BBM yang terus berulang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Nunukan adalah daerah perbatasan yang memiliki peran strategis, sehingga masyarakat berhak mendapatkan jaminan pasokan energi yang memadai," ucap Arpiah, Rabu (5/8).
Politisi PKS Nunukan ini menilai gangguan distribusi yang berulang menunjukkan masih lemahnya sistem pengelolaan pasokan BBM. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, termasuk kesiapan mitigasi ketika terjadi kendala pengiriman maupun gangguan pasokan.
"Kami meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan membangun sinergi bersama Pertamina, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Jangan hanya menyelesaikan persoalan saat krisis terjadi, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang agar kejadian seperti ini tidak terus berulang," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat yang harus mengantre berjam-jam, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi, meningkatkan biaya operasional, memicu kenaikan harga BBM eceran, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Masyarakat tidak boleh terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Kondisi ini mengganggu aktivitas ekonomi dan berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat pengecer yang pada akhirnya semakin memberatkan masyarakat," katanya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Nunukan, lanjut Arpiah, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan distribusi BBM di wilayah perbatasan dapat segera dibenahi secara serius.
"Kami di DPRD InsyaAllah siap menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar distribusi BBM di wilayah perbatasan menjadi lebih baik. Ketahanan energi merupakan bagian dari ketahanan nasional, sehingga masyarakat Nunukan harus mendapatkan pelayanan yang sama dan setara dengan masyarakat di daerah lainnya," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT