NUNUKAN - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Nunukan sejak beberapa hari terakhir berimbas pada aktivitas masyarakat. Situasi ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Nunukan.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam mengatakan, kelangkaan BBM yang terjadi bukan sekadar persoalan distribusi. Menurutnya, kondisi hari ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan minimnya antisipasi pemerintah daerah.
"Krisis seperti ini tidak seharusnya terus berulang. Jika perencanaan kebutuhan dan koordinasi dengan Pertamina dilakukan secara serius," ucap Andi Fajrul Syam, Rabu (5/8).
Dijelaskan, ia telah menerima sejumlah keluhan masyarakat atas situasi ini. Khususnya para nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan BBM selama melaut harus memperoleh BBM dengan harga hingga dia kali lipat.
"Yang paling dirugikan adalah nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut. Mereka dipaksa membeli BBM di pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal demi tetap bekerja. Akibatnya biaya produksi meningkat, keuntungan menurun, bahkan sebagian memilih mengurangi aktivitas melaut karena tidak sanggup menanggung biaya operasional," kisahnya.
Karena itu, Politisi Partai Nasdem Nunukan ini mempertanyakan peran aktif pemerintah daerah mengatasi persoalan yang terus berulang. Dan pihaknya meminta pemerintah agar bekerja dengan perencanaan yang matang.
"Saya mempertanyakan, apakah pemerintah daerah benar-benar memiliki data kebutuhan riil BBM masyarakat pesisir? Berapa kebutuhan harian, mingguan, hingga bulanan? Kalau data itu ada, mengapa kelangkaan terus berulang? Kalau data itu tidak ada, berarti pemerintah bekerja tanpa perencanaan yang matang," tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi persoalan krisis BBM yang terjadi. Dan yang terpenting pemerintah hadir disaat masyarakat sedang kesulitan.
"Jangan hanya sibuk membuat laporan di atas meja, sementara masyarakat di lapangan harus antre, mencari BBM ke sana kemari. Bahkan membeli dengan harga yang tidak wajar. Pemerintah hadir bukan saat krisis terjadi, tetapi harus mampu mencegah krisis itu terjadi," pesannya.
Untuk itu, ia mendesak bupati beserta OPD terkait di lingkungan Pemkab Nunukan untuk segera mengevaluasi total sistem pengawasan dan distribusi BBM. Kemudian, melakukan pendataan kebutuhan riil masyarakat.
"Pemerintah harus menghitung ulang kebutuhan riil nelayan, pembudidaya rumput laut, UMKM, dan masyarakat. Kemudian memperjuangkan penambahan kuota kepada Pertamina. Jika persoalan ini terus dibiarkan berulang tanpa solusi yang jelas, maka pemerintah daerah patut dievaluasi karena gagal menjamin kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi daerah," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT