NUNUKAN - Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali melanda Kabupaten Nunukan mendapat sorotan keras dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Komisi II Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi, MM. Baginya, persoalan yang terjadi secara berulang merupakan bentuk kegagalan menangani sebuah persoalan.
Sehingga, ia menilai alasan klasik kapal pengangkut docking dan kendala perizinan yang disampaikan setiap tahun adalah bentuk kegagalan perencanaan energi di wilayah perbatasan.
"Ini bukan bencana alam, ini bencana manajemen. Setiap awal tahun, alasan yang sama. Kapal docking, surat menyurat telat, cuaca. Lalu rakyat yang antre berjam-jam, nelayan tidak melaut, harga eceran gila-gilaan sampai Rp 50 ribu per liter. Sampai kapan Nunukan diperlakukan seperti ini?" tegas Nasir, Senin (4/8).
Sebagai Anggota Komisi II yang membidangi perekonomian dan energi, ia menyampaikan 5 masukan dan kritikan keras. Pertama, meminta Pertamina Patra Niaga menghentikan alasan logistik. Sebab, Nunukan adalah beranda NKRI.
"Sehingga, harus ada skema kapal cadangan (standby vessel) dan jadwal docking yang tidak bersamaan. Jangan dua kapal vital docking bersamaan," tegasnya.
Kedua, meminta kepada Pemerintah Pusat dan BPH Migas agar Kabupaten Nunukan memiliki Depo BBM sendiri. Sebab, sudah puluhan tahun Nunukan menyumbang devisa dari perbatasan.
"Semua masih numpang dari Tarakan. Kami di DPRD Kaltara mendesak pembangunan Depo / Fuel Terminal Nunukan dan buffer stock minimal 30 hari. Ini harga mati untuk kedaulatan energi," bebernya.
Selanjutnya, meminta Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan agar segera turun melakukan pengawasan. Dan mengaktifkan Satgas Pengawasan BBM Perbatasan bersama APH, TNI-Polri, untuk menertibkan SPBU nakal dan pengecer yang memainkan harga saat krisis.
"Keempat, krisis ini memukul ekonomi rakyat kecil. Nelayan terpaksa menambatkan kapalnya karena solar langka, ojek, petani rumput laut, UMKM bisa lumpuh. Rantai ekonomi perbatasan bisa putus hanya karena BBM," kisahnya.
Terakhir, upaya menghadirkan solusi jangka panjang harus dilakukan. Sebagai perwakilan rakyat di DPRD Kaltara. Ia menegaskan Komisi II DPRD Kaltara akan memanggil Pertamina Regional Kalimantan, BPH Migas, dan Dinas ESDM untuk RDP darurat.
Dan akan mengusulkan penambahan kuota khusus daerah 3T dan perbatasan serta percepatan pembangunan SPBU Nelayan yang benar-benar diawasi, bukan jadi bancakan.
"Kami di Fraksi PKS berkomitmen, energi adalah hak rakyat, bukan belas kasihan. Jika negara hadir di perbatasan hanya dengan slogan, tapi BBM saja tidak terjamin, bagaimana kita mau bicara soal nasionalisme?," tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT