NUNUKAN - Rapat Paripurna kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan. Kali ini, agendanya penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Nunukan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pj. Sekda Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan menjelaskan, Pemkab Nunukan mengapresiasi atas berbagai masukan, saran, kritik, serta dukungan yang diberikan fraksi-fraksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Kabupaten Nunukan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 11 kali berturut-turut tak luput dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah menjawab berbagai isu strategis yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD. Diantaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, dan penguatan pengawasan proyek.
Kemudian, penyelesaian persoalan lahan dan aset daerah, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan BUMD, hingga penguatan inovasi dan digitalisasi pemerintahan.
"Capaian PAD Tahun Anggaran 2025 yang melampaui target akan terus ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi layanan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha," ucap Raden Iwan Kurniawan.
Dijelaskan, terkait realisasi belanja daerah yang belum optimal, ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Seperti kebijakan efisiensi belanja nasional, kondisi geografis wilayah perbatasan, cuaca, serta penyesuaian proses pengadaan barang dan jasa.
"Sehingga, kedepannya, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih optimal dan berkualitas," jelasnya.
Kemudian, menanggapi berbagai masukan mengenai pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti Krayan, Lumbis, Sembakung, Sebatik, hingga wilayah pedalaman lainnya, pemerintah daerah menegaskan pembangunan tetap menjadi prioritas. Dan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat.
Selanjutnya, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khususnya di sektor kesehatan dan administrasi kependudukan, melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem pengawasan, serta berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Selain itu, berbagai persoalan yang menjadi perhatian DPRD seperti penyelesaian aset dan lahan sekolah, rehabilitasi sarana pendidikan, penanganan anak putus sekolah, pemberian beasiswa, pengawasan kualitas pembangunan jalan, hingga peningkatan kinerja BUMD turut mendapat penjelasan dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan," tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT