NUNUKAN - Rapat Koordinasi digelar Pemerintah Kecamatan Sebuku guna menindaklanjuti aspirasi terkait pembahasan pelepasan kawasan hutan atau pemukiman perumahan masyarakat. Aspirasi ini datang dari masyarakat melalui kepala desa (kades).
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus mengatakan, sesuai dengan aspirasi dan dinamika yang ada. Usulan permohonan masyarakat lokal di desa dan adat setempat disampaikan melalui kades yang bersurat ke pemerintah daerah. Dan isi surat aspirasi terkait dinamika dan problematika konflik teritorial kawasan hutan.
"Dalam kesempatan ini kami hadir disini untuk melakukan penyamaan persepsi ini kita gunakan sebagai ruang diskusi. Bukan ruang bertengkar bukan ruang saling menyalahkan. Ruang ini untuk menemukan solusi, jadi ini adalah peluang yang sangat menentukan masa depan kita," ucap Wakil Bupati Hermanus, Senin (29/6).
Dijelaskan, pemerintah daerah merespon melalui Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri telah memerintahkan agar membentuk tim untuk melakukan kajian secara yuridis, administrasi dan secara teknis. Hasil kajian ini yang akan kita lalui sehingga akan memiliki prodak akhir atau data dokumen.
"Dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang pasti untuk Bupati menyampaikan kepada Menteri Kehutanan," jelasnya.
Sementara, Camat Sebuku Fajar Budhayanto menegaska,n dalam beberapa hari kedepan akan diupayakan penyelesaian proses identifikasi kawasan di beberapa titik. Dan pihaknya berjanji memfasilitasi kebutuhan tim dalam pelaksanaan di lapangan.
"Kami menerima keluhan masyarakat dari 3 Kecamatan terhadap kendala listrik PLN, kurang lebih dalam waktu sebulan yang sering mengalami pemadaman listrik agar pemerintah daerah bisa memberi masukan kepada pihak PT. PLN Persero agar ada solusi dari pihak PLN," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT