NUNUKAN - Upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara kini mengoperasikan Samsat Pembantu Tulin Onsoi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perpajakan kendaraan bermotor.
Kepala Bapenda Kaltara, Dr. Tomy mengatakan, kehadiran Samsat Pembantu Tulin Onsoi merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Kaltara dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah dan berkualitas bagi masyarakat perbatasan.
“Peresmian layanan samsat pembantu merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kaltara untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah,” ucap Dr. Tomy, Rabu (10/6).
Dijelaskan, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari cepat atau tidaknya pelayanan diberikan. Tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat mengakses pelayanan tersebut dengan mudah dan terjangkau.
"Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat faktor geografis," ungkapnya.
Lanjutnya, Samsat Pembantu Tulin Onsoi merupakan pengembangan dari Samsat Payment Point Sebuku yang sebelumnya telah beroperasi melayani masyarakat. Saat masih berstatus Payment Point, pelayanan yang tersedia hanya sebatas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.
Dengan meningkatkan status menjadi Samsat Pembantu, jenis layanan yang diberikan menjadi lebih lengkap dan lebih luas. "Peningkatan status ini menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, semakin mudah dan semakin berkualitas," jelasnya.
Ia menegaskan, selain pembayaran pajak tahunan, masyarakat dapat memperoleh bantuan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahun tanpa harus datang langsung ke Kantor Samsat Induk Nunukan.
Apalagi, selama ini jarak menjadi salah satu hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor. Sebab, warga yang harus mengeluarkan biaya transportasi cukup besar dan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mencapai pusat pelayanan.
"Kondisi ini berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa negara hadir melalui pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas,” tegasnya.
Ia meyakini bahwa semakin dekat pelayanan diberikan kepada masyarakat, maka semakin besar pula peluang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. "Semakin dekat layanan diberikan kepada masyarakat, maka semakin besar pula peluang peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT