NUNUKAN - Plafon Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, ambruk pada Senin malam (25/5). Saat plafon ambruk wilayah cuaca sedang hujan deras dan membuat kondisi plafon rusak parah tepatnya di area Unit Gawat Darurat (UGD). Hal ini mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Nunukan. Sebab, plafon fasilitas kesehatan tersedia diketahui telah direhabilitasi sekitar lima bulan lalu.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Dr. Andi Mulyono menyampaikan insiden yang terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan tidak sekadar persoalan kerusakan bangunan. Namun, menjadi peringatan penting atas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembangunan.
“Puskesmas adalah tempat masyarakat mencari pelayanan dan pemulihan kesehatan. Karena itu, kualitas bangunannya tidak boleh dipandang sama dengan bangunan biasa. Standarnya harus lebih tinggi dan pengawasannya harus lebih ketat,” ucap Andi Mulyono, Selasa (26/5) usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Dijelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengelola fasilitas kesehatan guna memperoleh gambaran awal terkait kronologi dan kondisi bangunan pascakejadian. Dan berdasarkan informasi awal yang diperoleh di lapangan, sebelum plafon ambruk sempat terjadi rembesan air pada bagian bangunan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut diduga memengaruhi struktur hingga menyebabkan keruntuhan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian hanya pada faktor cuaca atau curah hujan. Kemudian, penetapan penyebab harus dilakukan melalui pemeriksaan teknis yang objektif, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Ia menegaskan, jika bangunan tersebut sebelumnya pernah melalui proses rehabilitasi ataupun pekerjaan konstruksi,bmaka evaluasi harus dilakukan secara utuh terhadap seluruh tahapan pekerjaan. Mulai dari tahap perencanaan, spesifikasi teknis, penggunaan material, pelaksanaan konstruksi, pengawasan lapangan hingga proses serah terima hasil pekerjaan.
"Jika nanti ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, penggunaan material yang tidak memenuhi standar atau adanya kelalaian dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan, maka harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Atas kejadian ini, pihak meminta fasilitas kesehatan tidak boleh kehilangan fungsi pelayanan akibat persoalan teknis bangunan. Sebab, masyarakat tetap membutuhkan akses layanan medis yang aman dan berkelanjutan.
Dan sebagai langkah lanjutan, DPRD Kabupaten Nunukan mendorong pemerintah daerah dan OPD terkait hingga aparat penegak hukum untuk melakukan audit teknis, evaluasi menyeluruh,nserta penelusuran apabila ditemukan unsur kelalaian maupun pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
"Fasilitas publik dibangun bukan sekadar untuk selesai secara administrasi. Tetapi harus benar-benar memberi rasa aman dan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT