NUNUKAN - Komitmen percepatan penurunan stunting dilakukan Pemerintah Kecamatan Tulin Onsoi. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terdiri dari pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, aparat desa, kader posyandu, hingga unsur TNI-Polri melakukan evaluasi dan penguatan strategi penanganan stunting.
Camat Tulin Onsoi, Kristoforus Balake mengatakan, Kecamatan Tulin Onsoi sendiri merupakan wilayah yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Sebab, sebagian desa masih memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan, distribusi pangan bergizi, hingga edukasi kesehatan keluarga.
"Kondisi ini menjadikan penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor," ucap Kristoforus Balake, Kamis (21/5).
Dijelaskan, persoalan stunting bukan sekadar persoalan kurang gizi. Tetapi berkaitan erat dengan pola asuh, sanitasi, pendidikan keluarga, hingga kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, intervensi yang dilakukan harus menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
Dan fokus utama mencakup penguatan pendataan keluarga berisiko stunting, peningkatan kualitas layanan posyandu, pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Serta optimalisasi program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
"TPPS juga menekankan pentingnya edukasi perubahan perilaku kepada masyarakat, terutama terkait pola hidup bersih dan sehat," jelasnya.
Berdasarkan data sebelumnya menunjukkan bahwa Kecamatan Tulin Onsoi pernah berhasil menurunkan jumlah kasus stunting. Semula, terdapat tujuh kasus kemudian turun menjadi lima kasus. Keberhasilan ini, berkat kerja sama pemerintah kecamatan dan desa.
"Penurunan tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan gotong royong mampu memberikan dampak nyata terhadap kesehatan anak-anak," katanya.
Ia juga mengungkapkan, sejumlah hambatan dihadapi TPPS di lapangan. Seperti, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan rutin balita, keterbatasan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan. Hingga, minimnya pemahaman sebagian keluarga mengenai asupan gizi seimbang.
Menurutnya, upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak masa remaja dan kehamilan. Karena itu, pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita menjadi prioritas utama.
Langkah pendekatan preventif juga dinilai jauh lebih efektif dibanding penanganan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Untuk itu, pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam penganggaran program stunting melalui APBDes.
Dengan dukungan anggaran desa dinilai sangat penting untuk menunjang kegiatan posyandu, penyediaan makanan tambahan, hingga pelatihan kader kesehatan di tingkat kampung.
"Meski demikian, tantangan di Tulin Onsoi masih cukup besar. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian berkelanjutan," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT