NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh posisi strategis wilayah perbatasan Indonesia.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala sesaat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dengan Penguatan Transformasi Nunukan Menuju New Economic HUB, Selasa (12/5).
Ia juga mengapresiasi Pemkab Nunukan, khususnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, atas terselenggaranya rakorda percepatan pembangunan kawasan perbatasan Nunukan sebagai bentuk komitmen bersama mempercepat pembangunan.
“Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, saya menyampaikan penghargaan kepada Pemkab Nunukan yang terus berupaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan melalui forum koordinasi seperti ucap Ingkong Ala.
Dijelaskan, Kabupaten Nunukan memiliki 21 kecamatan dengan posisi strategis. Sebab, sebanyak 17 kecamatan merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, baik dengan wilayah Sabah maupun Sarawak.
Dengan kondisi geografis ini menjadikan Nunukan memiliki potensi besar di berbagai sektor. Mulai dari ekonomi, perdagangan, sosial budaya, hingga sumber daya alam (SDA).
Dan dengan kondisi geografis ini ia mengakui kawasan perbatasan menghadapi berbagai tantangan. Diantaranya keterbatasan infrastruktur dasar, beratnya kondisi geografis, belum meratanya pelayanan publik, hingga potensi aktivitas ilegal lintas batas negara.
“Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut penguatan kedaulatan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas dan wawasan kebangsaan,” tegasnya.
Tak hanya itu, karakteristik wilayah Kabupaten Nunukan yang sangat beragam, mulai dari kawasan pesisir seperti Pulau Sebatik, Pulau Nunukan kawasan perkebunan di Sebuku, Sembakung, kawasan pedesaan di Lumbis dan Krayan.
Dengan perbedaan karakteristik tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang spesifik, terpadu dan saling mendukung sesuai potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Karena itu, sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang efektif dan berkelanjutan.
“Pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menegaskan, wilayah perbatasan memerlukan penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian, perbatasan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan hub strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia.
"Melalui rakorda ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terarah, terukur, dan berpihak kepada masyarakat," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT