NUNUKAN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Nunukan terus memperkuat peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah. Khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketua FKDM Kabupaten Nunukan, Pandi mengatakan, pada 2026 pihaknya telah menyusun tiga program prioritas yang akan menjadi fokus utama pelaksanaan kegiatan FKDM. Ketiga program tersebut dinilai strategis karena menyentuh langsung persoalan sosial, keamanan serta isu kewaspadaan di wilayah perbatasan Nunukan.
“Untuk tahun 2026 ini, FKDM memiliki tiga program utama. Pertama, kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Sebatik Barat. Kedua, sosialisasi di Kecamatan Sebatik Timur. Ketiga, riset terkait keberadaan tenaga kerja asing atau warga negara asing yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya yang berkaitan dengan isu human trafficking yang sempat menjadi pembahasan di tingkat pusat,” ucap Pandi usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Senin (4/5).
Dijelaskan, kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sebatik Barat nantinya akan mengangkat tema besar terkait bahaya penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan. Menurutnya, Kecamatan Sebatik, khususnya wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap lalu lintas barang ilegal, termasuk narkotika.
“Wilayah Sebatik ini tidak bisa kita pungkiri memiliki banyak jalur tikus yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu dari negara tetangga untuk aktivitas ilegal, termasuk peredaran dan penyelundupan narkoba. Ini menjadi perhatian serius kita bersama,” tegasnya.
Karena itu, kata Pandi, melalui kegiatan sosialisasi tersebut FKDM ingin membangun kesadaran masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman narkoba, sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga lingkungan masing-masing dari pengaruh negatif peredaran gelap narkotika.
Selain mengangkat isu penyelundupan narkoba, sosialisasi juga akan menekankan pentingnya bela negara dan penguatan nilai-nilai nasionalisme di tengah masyarakat perbatasan. Hal ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar.
“Bela negara dan nasionalisme tahapan ketiga ini penting kita tanamkan, terutama kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Karena mereka adalah garda terdepan negara. Kesadaran akan pentingnya menjaga bangsa dan negara harus terus diperkuat,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya yang akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari warga setempat, pemerintah kecamatan, organisasi masyarakat, hingga kelompok pemuda seperti karang taruna.
Baginya, keterlibatan berbagai elemen ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah.
"Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, FKDM juga akan menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait, di antaranya Bakesbangpol, Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, dan unsur Marinir. Kehadiran para narasumber ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai ancaman nyata yang dihadapi wilayah perbatasan," tegasnya.
Pandi menambahkan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ditargetkan berlangsung pada Juni 2026. Sedangkan kegiatan riset terkait tenaga kerja asing dan warga negara asing di Kabupaten Nunukan direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober 2026, dengan target penyusunan hasil akhir pada penghujung tahun.
“Terkait riset, ini penting sebagai bahan pemetaan awal terhadap keberadaan TKA maupun WNA di Nunukan, terutama untuk mengantisipasi potensi persoalan sosial seperti perdagangan orang yang sempat menjadi perhatian di tingkat pusat,” katanya.
Dalam pelaksanaan seluruh program tersebut, FKDM Kabupaten Nunukan akan didukung anggaran hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebesar Rp100 juta. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan FKDM selama tahun 2026 sesuai program kerja yang telah disusun.
"Melalui dukungan hibah ini, FKDM Kabupaten Nunukan diharapkan dapat semakin optimal menjalankan fungsi kewaspadaan dini masyarakat, khususnya dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman di wilayah perbatasan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketahanan daerah," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT