NUNUKAN - Sejumlah temuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan usai melaksanakan monitoring. Temuan tersebut kemudian disampaikan ke Bupati Nunukan H. Irwan Sabri melalui rekomendasi atas DPRD Nunukan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara DPRD Nunukan, Hj. Siti Musdalifah saat menyampaikan 19 poin rekomendasi DPRD Nunukan. Diantaranya, harapan masyarakat terhadap pengaspalan jalan menuju Puskesmas Lapri, Kecamatan Sebatik Utara belum terpenuhi, mengingat realisasi pekerjaan di lapangan hanya berupa penimbunan agregat. Dan hal ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara kebutuhan prioritas masyarakat dengan pelaksanaan program yang dilakukan dilapangan.
Poin selanjutnya, ruas jalan poros tengah Sebatik yang telah lama berfungsi dan telah beberapa kali mendapatkan intervensi penanganan, hingga saat ini masih dikategorikan sebagai jalan labil.
Karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap metode penanganan yang selama ini diterapkan sehingga menentukan langkah perbaikan yang lebih tepat.
"Kemudian, harapan masyarakat di sekitar Embung Lapri terhadap pengaspalan jalan tidak terealisasi sebagaimana yang diusulkan, karena pelaksanaan di lapangan hanya berupa penimbunan agregat," ucap Hj. Musdalifah, Rabu (29/4).
"Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan output kegiatan yang dilaksanakan dan diharapkan perhatian pemerintah terhadap hal tersebut," sambungnya.
Hasil monitoring juga menemukan beberapa ruas jalan menuju Puskesmas Kecamatan Sebatik Utara menunjukkan kondisi siring yang telah mengalami kerusakan, meskipun masa kontrak pekerjaan belum berakhir.
Situasi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam kualitas pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan di lapangan. sehingga diharapkan pemerintah daerah untuk dapat memantau kualitas setiap pekerjaan yang dilaksanakan.
Tak hanya itu, hasil monitoring telah ditemukan bahwa beberapa pekerjaan box culvert di wilayah Sebatik tidak memenuhi standar kualitas konstruksi yang berlaku.
Dengan kondisi DPRD meminta kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut serta penegasan pertanggungjawaban dari kontraktor pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terdapat bangunan sekolah di wilayah Sebatik yang telah selesai dibangun. Namun, belum dilengkapi dengan mobiler sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun tenaga pendidik untuk itu diminta kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan pemenuhan sarana pendukung.
"Temuan lainnya, terkait Embung Lapri menunjukkan kapasitas tampung air yang terbatas. Sehingga, mengindikasikan adanya kekurangan dalam aspek perencanaan desain. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk evaluasi teknis lebih lanjut," bebernya.
Pada pembangunan gedung, berdasarkan hasil monitoring, kegiatan rehabilitasi puskesmas di wilayah Krayan, yang meliputi Desa Binuang, Desa Baliku, Desa Long Padi, dan Desa Pa’apan, masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Selain diperlukan penanganan rehabilitasi secara menyeluruh dan optimal, fasilitas tersebut dapat berfungsi secara maksimal serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
DPRD Nunukan menyampaikan kepada pemerintah daerah agar dilakukan percepatan pembangunan jaringan pipanisasi di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah tersebut secara optimal.
"Pemerintah daerah diharapkan segera menuntaskan seluruh kewajiban utang yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya dalam tahun berjalan. Percepatan penyelesaian pembayaran tersebut menjadi penting untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Mencegah akumulasi beban kewajiban, serta menjamin kelancaran hubungan dengan pihak ketiga," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT