NUNUKAN - Upaya menjaga wilayah perbatasan dari berbagai ancaman, termasuk penyelundupan terus ditingkatkan. Itu dilakukan melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Pemberantasan Penyelundupan yang dilaksanakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Nunukan.
Kepala KPPBC TMP C Nunukan, Rommy Heryadi mengatakan, apel gelar pasukan yang dilaksanakan bukan sekadar kegiatan seremonial. Namun, kegiatan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi tantangan nyata di wilayah perbatasan.
Khususnya ancaman penyelundupan yang masih kerap terjadi di Kabupaten Nunukan, di mana merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"Sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan. Tidak ada satu instansi pun yang mampu bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas permasalahan penyelundupan. Karena itu, kolaborasi antara Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, TNI AD melalui Kodim, Polres, Satgas Pamtas, serta instansi terkait lainnya harus terus diperkuat dan ditingkatkan," ucap Rommy Heryadi, Selasa (28/4).
Dijelaskan, langkah yang harus dilakukan yakni koordinasi yang berjalan efektif, pertukaran informasi berlangsung cepat dan akurat, serta pelaksanaan tugas di lapangan dilakukan secara terpadu dan profesional.
Baginya, penyelundupan bukan hanya pelanggaran hukum semata. Tetapi juga memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi negara. Karena, praktik penyelundupan dapat merugikan keuangan negara melalui hilangnya potensi penerimaan, merusak stabilitas ekonomi, serta membuka peluang masuknya barang-barang ilegal yang dapat membahayakan masyarakat.
"Seperti elektronik dan gadget, pakaian dan tekstil, barang konsumsi dan minuman, rokok dan produk tembakau, obat-obatan dan komestik, sparepart dan kendaraan bermotor, serta barang lain sesuai peraturan," sebutnya.
Selain itu, menurutnya penyelundupan juga dapat melemahkan kedaulatan negara dan menciptakan celah bagi berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang lebih besar. Dan sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui program prioritas Presiden telah menaruh perhatian besar terhadap pengamanan wilayah perbatasan, termasuk di Kalimantan Utara.
Dan penguatan pengawasan, peningkatan infrastruktur keamanan, serta optimalisasi peran aparat di lapangan menjadi bagian penting dari upaya nasional dalam menjaga wilayah perbatasan dari berbagai ancaman, termasuk penyelundupan. Oleh karena itu, kita sebagai pelaksana di daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan.
"Saya menegaskan bahwa seluruh unsur yang terlibat, baik Bea Cukai, TNI, Polri, maupun instansi lainnya, harus secara aktif dan konsisten melakukan penindakan terhadap segala bentuk kegiatan penyelundupan, khususnya yang melalui wilayah Kabupaten Nunukan," pesannya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi pelaku penyelundupan. Dan setiap pelanggaran harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas, tetap junjung tinggi profesionalisme, integritas, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dan proporsional.
Untuk itu, ia berpesan agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Serta, meningkatkan kewaspadaan di setiap lini dan jangan lengah terhadap setiap potensi ancaman yang ada.
Yang terpenting jadikan sinergi sebagai kekuatan utama, integritas sebagai landasan, dan keberanian sebagai semangat dalam menegakkan hukum. "Kita semua adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras kita bersama," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT