NUNUKAN - Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengunjungi Pos Lintas Batas Laut (PLBN) Sebatik, Rabu (22/4). Sejumlah hal menjadi sorotan dalam pengembangan dan operasional PLBN Sebatik.
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Polhukam, Achmad Brahmantyo Machmud saat berada di PLBN menyoroti sejumlah aspek penting. Mulai dari pengembangan dan operasional PLBN Sebatik. Menurutnya, PLBN Sebatik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan PLBN lainnya karena berbasis perairan.
“Tipologi PLBN Sebatik ini adalah perlintasan laut, berbeda dengan mayoritas PLBN darat. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus menyesuaikan konsep pelabuhan internasional dengan sistem port to port,” ucap Achmad Brahmantyo Machmud.
Dijelaskan, hal penting lainnya yang menjadi perhatian yakni pengaturan yang jelas ketika dibuka jalur domestik dan internasional secara bersamaan. Dengan alur berbeda ini, pemisahan penumpang dan pengaturan jadwal harus dilakukan guna menghindari percampuran penumpang.
"Selain itu, perlunya penguatan sistem keamanan, pengawasan perlintasan, serta pengaturan mekanisme barang dan paket yang masuk melalui jalur laut," pesannya.
Ditempat yang sama, Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina mengungkapkan, fasilitas penunjang operasional di PLBN telah tersedia. Tak terkecuali mess pegawai yang diperuntukkan bagi petugas Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina.
“Untuk sementara, seluruh anggota yang bertugas di Sebatik, khususnya di sektor imigrasi, sebagian telah kami akomodir di mess dan sudah dimanfaatkan sejak tahun 2025 hingga saat ini,” ungkapnya.
Sementara, Camat Sebatik Tengah, Aris Nur mengusulkan pembangunan pos perlintasan di beberapa titik strategis. Khususnya di wilayah Sungai Limau yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi.
“Kami berharap ada pos pengawasan di jalur baru agar perlintasan masyarakat dapat terpantau dengan baik, mengingat banyak aktivitas warga di wilayah tersebut,” harapnya.
Senada yang disampaikan Kabag Tata Pemerintahan Setkab Nunukan, Muhammad Eko Agus Rhomdhanny menegaskan Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah perbatasan yang unik. Mulai dari perbatasan darat, laut hingga sungai.
Kemudian, ia menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Pusat, khususnya terkait ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) serta penetapan titik lintas batas yang hingga kini masih dalam proses.
“Kami di daerah terus menyuarakan hal ini melalui forum Sosek Malindo. Namun, keputusan strategis tetap berada di tingkat pusat, sehingga diperlukan perhatian dan percepatan dari kementerian terkait,” pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT