NUNUKAN - Pertemuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara menuju 2029 dihadiri langsung Wakil Bupati Nunukan, Hermanus. Sejumlah hal ditekankan dalam pertemuan tersebut. Seperti, persoalan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan pada Senin (20/4) di Jakarta.
RPJMD yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dirangkaikan dengan kolaborasi, sinergi dan akselerasi pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan Kalimantan Utara.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Dan mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, pelaksanaan RPJMD Kaltara hingga tahun 2029 menjadi pedoman penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Termasuk dalam mengoptimalkan potensi kolaborasi melalui program CSR yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan, diharapkan program CSR dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara secara umum,” ujar Hermanus.
Sementara, Gubernur Provinsi Kaltara, Zainal A. Paliwang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kaltara melalui optimalisasi program CSR.
Menurutnya, pembahasan RPJMD dan optimalisasi program CSR bukan sekadar pertemuan biasa. Melainkan wujud komitmen bersama untuk menjaga kekompakan, membangun komunikasi yang terbuka, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha demi kemajuan daerah.
Ia menjelaskan, Pemprov Kaltara menetapkan empat tujuan utama pembangunan daerah, yakni meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki tata kelola pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan demi pembangunan berkelanjutan.
"Pembangunan infrastruktur konektivitas masih menjadi prioritas utama. Terutama perbaikan sejumlah ruas jalan yang berperan sebagai urat nadi perekonomian masyarakat di berbagai wilayah kabupaten/kota di Kaltara," jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa. Seperti rumah layak huni, air bersih, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh pimpinan perusahaan untuk terus berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui pemanfaatan CSR yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Semoga sinergi yang terjalin dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta memastikan pembangunan di Kalimantan Utara berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah," pungkasnya. (akz/jnr)