NUNUKAN – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan, yang tidak hanya bertumpu pada aspek teritorial. Sebab, kedaulatan juga harus diperkuat melalui pembangunan ekonomi masyarakat di beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang mengatakan, wilayah perbatasan Nunukan memiliki kerentanan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan penegasan garis batas. Tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Seperti, perubahan garis batas negara di Pulau Sebatik yang berdampak pada sekitar 4,9 hektare lahan milik masyarakat Indonesia yang masuk wilayah Malaysia. Kemudian, sekitar 127,3 hektare lahan yang masuk wilayah Indonesia yang belum memiliki kejelasan dalam pengelolaannya,” ucap Robby Nahak Serang.
Dijelaskan, berdasarkan data BPPD Nunukan kondisi tersebut turut memicu berbagai potensi konflik. Mulai dari ketidakpastian status lahan, belum adanya regulasi ganti untung, hingga praktik pencurian hasil perkebunan di area yang belum terkelola secara maksimal.
Kemudian, pada segmen Sinapad-Sesai, hasil survei bersama Indonesia–Malaysia 2022-2023 menetapkan sekitar 5.207,7 hektare wilayah menjadi bagian Indonesia, sementara 778,5 hektare masuk wilayah Malaysia. Kondisi ini menimbulkan protes masyarakat adat karena berkurangnya wilayah kelola mereka .
Untuk itu ia menegaskan, pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menjaga kedaulatan wilayah perbatasan. Dibutuhkan strategi komprehensif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan pertahanan.
“Ketahanan wilayah harus dibangun melalui transformasi ekonomi. Jika masyarakat sejahtera, maka mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara,” pesannya.
Ia menambahkan, optimalisasi pemanfaatan lahan negara seluas 127,3 hektare menjadi salah satu langkah strategis yang diusulkan BPPD. Lahan tersebut diharapkan dapat dikelola pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat Sebatik, sekaligus mencegah penguasaan ilegal dan konflik horizontal.
"BPPD juga mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan kakao yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat perbatasan," bebernya.
Ia menegaskan, hilirisasi akan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat posisi tawar daerah di kawasan perbatasan. Langkah tersebut, sejalan dengan 17 arah perubahan yang diusung Bupati Nunukan H.Irwan Sabri dan Wakil Bupati Hermanus yang menempatkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas utama.
Fokus tersebut mencakup penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, khususnya di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.
“Masyarakat di wilayah eks OBP tidak hanya membutuhkan penyelesaian batas, tetapi juga kehadiran negara dalam bentuk pembangunan nyata,” ungkapnya.
Selain aspek ekonomi, BPPD juga menekankan pentingnya penguatan keamanan wilayah melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga aset negara di kawasan perbatasan sekaligus menciptakan stabilitas sosial di tengah masyarakat. Melalui pendekatan terpadu antara penataan ruang, penyelesaian batas wilayah, dan transformasi ekonomi, Pemkab Nunukan optimistis dapat mewujudkan wilayah perbatasan yang tidak hanya aman secara teritorial, tetapi juga kuat secara ekonomi.
“Nunukan adalah beranda depan NKRI. Kedaulatan tidak cukup dijaga dengan batas. Tetapi harus diperkuat dengan kesejahteraan masyarakatnya,” pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT