NUNUKAN - Rapat Paripurna digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan 2025. Usai diterima, DPRD Nunukan akan menindaklanjuti LKPJ dengan monitoring.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengungkapkan, LKPJ tahun anggaran 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026 dan RPJMD tahun 2025–2029, yang mencerminkan adanya masa transisi kepemimpinan daerah dari periode sebelumnya ke periode kepala daerah yang baru.
Selain itu, penyusunan ini juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2025, Kebijakan Umum Apbd (KUA), dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 4 tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
"Secara umum pengelolaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Nunukan tahun anggaran 2025 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah," ucap H. Irwan Sabri.
Dijelaskan, pendapatan daerah, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1,89 triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1,72 triliun atau tercapai sebesar 91,09 persen.
Rinciannya, PAD ditargetkan sebesar Rp 129,51 miliar dan terealisasi senilai Rp 126,44 miliar atau tercapai sebesar 97,64 persen. Untuk pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp 1,75 triliun dan terealisasi senilai Rp 1,58 triliun atau tercapai sebesar 90,79 persen.
"Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 13,27 miliar dan terealisasi sebesar Rp 8,83 miliar atau tercapai sebesar 66,55 persen," ungkapnya.
Selanjutnya, belanja daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 2,1 triliun dan direalisasikan sebesar Rp 1,77 triliun atau mencapai 82,50 persen.
Adapun, belanja operasi, dialokasikan sebesar Rp 1,38 triliun dengan realisasi mencapai 85,03 persen atau senilai Rp 1,17 triliun. Untuk belanja modal, dialokasikan sebesar Rp 481,41 miliar dengan realisasi sebesar Rp 357,66 miliar atau sebesar 74,29 persen.
Semetara, belanja tidak terduga, dialokasikan sebesar Rp 8,86 miliar dengan realisasi sebesar Rp 3,86 miliar atau 43,61 persen belanja transfer, dialokasikan sebesar Rp 279,12 miliar dengan realisasi mencapai 85,73 persen atau senilai Rp 239,30 miliar.
Pembiayaan daerah, merupakan jumlah penerimaan pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun 2025, target pembiayaan daerah sebesar Rp 259 miliar dan terealisasi ssebesar Rp 259 miliar atau 100 persen.
"Pemerintah Kabupaten Nunukan mengharapkan masukan, saran dan rekomendasi yang konstruktif dari DPRD Nunukan, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan," pintanya.
Sementara, Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa menegaskan usai menerima LKPJ Bupati Nunukan, selanjutnya DPRD Nunukan mengagendakan monitoring ke lapangan. Tujuannya, untuk menyamakan LKPJ dengan realisasi di lapangan.
"Monitoring LKPJ ini untuk melihat realisasi dan aktualisasi apakah yang disampaikan saat paripurna apakah sudah 100 persen atau tidak. Nanti kita akan jadwalkan. Monitoring dilakukan di 4 dapil. Setelah itu, hasil temuan akan disampaikan melalui rekomendasi fraksi," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT