NUNUKAN - Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026 secara menyeluruh dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Upaya ini merupakan komitmen daerah untuk memastikan setiap program bantuan sosial (Bansos) dan pembiayaan kesehatan tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran daerah.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, pembaruan data sosial yang dilakukan tidak sekadar kewajiban administratif saja. Melainkan kebutuhan yang mendesak. Sebab, beban anggaran BPJS Kesehatan setiap tahun ditanggung pemerintah daerah beberapa tahun terakhir meningkat.
“Pemutakhiran data sosial masyarakat menjadi fondasi kebijakan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa data yang valid, kebijakan bisa meleset dan anggaran terus membengkak,” ucap Raden Iwan Kurniawan, Kamis (26/2).
Dijelaskan, pada 2019 anggaran BPJS Kesehatan sekitar Rp 13 miliar, angka tersebut meningkat menjadi Rp 15 miliar. Dan kini mencapai Rp 32 miliar.
Saat ini sekitar 82.000 jiwa menerima bantuan pembiayaan, dengan sekitar 14.000 jiwa dibiayai melalui provinsi dan 78.000 jiwa melalui APBD kabupaten/kota.
Menurutnya, lonjakan tersebut dimungkinkan terjadi karena data yang belum sepenuhnya mutakhir. “Bisa saja ada warga yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Jika data lama terus digunakan, beban pembiayaan akan semakin besar," ungkapnya.
Sebagai langkah nyata, mulai 1 hingga 31 Maret mendatang, petugas akan turun langsung ke rumah-rumah warga yang telah terdaftar dalam DTSEN untuk melakukan verifikasi dan validasi.
Pendataan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi resmi milik Badan Pusat Statistik, petugas akan memeriksa identitas keluarga, kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas rumah tangga, dilengkapi dokumentasi foto dan penentuan titik lokasi (geotagging) untuk memastikan akurasi.
Pemutakhiran ini menyasar sekitar 14.945 kepala keluarga kategori desil 1 hingga desil 5. Tujuannya adalah menghadirkan satu data terpadu yang menjadi rujukan seluruh program pemerintah, baik subsidi, perlindungan sosial, maupun peningkatan pendapatan masyarakat.
“Kita ingin memastikan seluruh kebijakan berbasis pada satu data yang sama, dengan data yang akurat, bantuan sosial tepat sasaran dan anggaran daerah lebih terkontrol,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada rekayasa dalam proses pendataan. Sehingga, jika memang tidak memenuhi kriteria, harus dicoret sesuai ketentuan agar data bersih dan valid.
Di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan dan keterbatasan jumlah petugas, Pemerintah Kabupaten Nunukan tetap optimistis pemutakhiran ini akan membawa dampak positif.
Data yang lebih presisi diharapkan tidak hanya mengurangi potensi pemborosan anggaran, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Data yang akurat bukan hanya soal angka, tetapi soal keadilan dan tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT