NUNUKAN - Bawaslu Kabupaten Nunukan terus meningkat komunikasi dan koordinasi ke sejumlah instansi. Teranyar, Bawaslu Nunukan berkoordinasi bersama Kesbangpol Nunukan guna pemetaan permasalahan dan dampak dari berbagai isu kepemiluan serta penguatan pendidikan politik di masyarakat.
Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran mengatakan, koordinasi yang dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu RI terkait konsolidasi demokrasi dan akibat dari perubahan tata kelola kelembagaan Bawaslu Nunukan tercatat tahun ini telah berstatus sebagai satuan kerja (satker) mandiri.
Dengan begitu, baik dari sisi anggaran maupun pengelolaan kini berada di bawah Bawaslu Kabupaten Nunukan. Karena itu, ia berharap agar sinergitas dan kerjasama yang selama ini terbangun dengan Kesbangpol Nunukan tetap terjaga.
"Hari ini kita berkoordinasi bersama Kesbangpol Nunukan dalam rangka konsolidasi demokrasi di luar masa tahapan. Ini kita lakukan guna memetakan isu-isu berkaitan dengan pemilu. Contohnya putusan MK yang baru-baru ini disahkan terkait pemisahan pimilihan lokal dan nasional, penguatan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu ataupun isu lain seperti politik uang, politik identitas, netralitas ASN dan sebagainya," ujar Yusran, Rabu (4/2).
Ia menegaskan, koordinasi kesejumlah instansi dinilai penting untuk memetakan berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Khususnya pasca keluarnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. "Konsolidasi demokrasi ini juga merupakan upaya Bawaslu Nunukan untuk mempersiapkan pemilu mendatang," tambahnya.
Lanjutnya, bagian dari penguatan pendidikan politik yang dilakukan Bawaslu Nunukan khususnya di kalangan pelajar melalui debat demokrasi tingkat pelajar. "Bawaslu juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan Kesbangpol dalam sejumlah kolaborasi yang dilakukan selama ini. Bentuk pendidikan politik salah satunya yang akan kita laksanakan debat pelajar se-Kabupaten Nunukan yang ke-4," ungkapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Kesbangpol Nunukan, Hasan Basri menekankan pendidikan politik sangat penting khusunya bagi generasi muda. Alasannya, tanpa pendidikan politik generasi muda belum tentu paham cara yang tepat dalam bernegara.
"Pendidikan politik itu perlu, jadi apa yang hendak di agendakan Bawaslu Nunukan ini sangat baik. Dengan pendidikan politik masyarakat jadi lebih paham akan hak-hak dan kewajibannnya," bebernya.
Menurutnya, penguatan pendidikan politik merupakan tugas dan kewajibannya. Dan untuk memaksimalkan dibutuhkan kerjsama dengan Bawaslu, KPU, partai politik, serta mitra lainnya dapat terus berjalan dengan baik.
"Bawaslu Nunukan dan Kesbangpol berharap upaya penguatan pendidikan politik di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT