NUNUKAN - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang digelar Kamis (15/1) kembali menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, di balik agenda penguatan koordinasi tersebut, efektivitas implementasi kebijakan di daerah, khususnya wilayah perbatasan, masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikawal secara serius.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang turut hadir dalam rakornas tersebut menyatakan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Rakornas, menurutnya, menjadi ruang strategis untuk menyamakan arah kebijakan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Meski demikian, tantangan utama bukan sekadar penyamaan visi, melainkan sejauh mana kebijakan nasional benar-benar diterjemahkan secara konkret di daerah. Terlebih bagi Nunukan yang selama ini menghadapi persoalan klasik wilayah perbatasan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik, hingga penguatan stabilitas sosial.
“Rakornas ini penting untuk mempertegas sinergi pusat dan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan memastikan program prioritas benar-benar dirasakan hingga wilayah perbatasan,” ujar Irwan.
Ia menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan, kerukunan sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum harus diwujudkan melalui langkah nyata yang dapat diukur dampaknya oleh masyarakat.
Sebagai daerah yang berada di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Nunukan kerap disebut sebagai “beranda depan”. Namun, label tersebut dinilai harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan warga perbatasan, bukan sekadar jargon kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan, lanjut Irwan, berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan. Kendati demikian, komitmen tersebut perlu diuji melalui program yang efektif, terukur, serta mampu menjawab persoalan riil masyarakat.
“Tujuannya agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT