NUNUKAN - Pemerintah desa di Nunukan disarankan pelaksanaan program tahun ini yang menjadi kebutuhan riil masyarakat. Itu dikarenakan, adanya kebijakan terkait Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan, Helmi Pudaaslikar menyampaikan pada tahun sebelumnya pagu DD mencapai Rp 176 miliar. Dan tahun ini jumlah tersebut menjadi yakni Rp 71,2 miliar.
Penyebabnya, terkait kebijakan pagu anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sehingga, DD 2026 tidak lagi diterima desa secara utuh. Dan sebagian anggaran dialokasikan khusus untuk mendukung program Nasional, Koperasi Desa Merah Putih.
“Tahun ini, dana desa dibagi dua. Salah satunya adalah pagu KDMP, yaitu bagian dana desa yang dialokasikan khusus untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Dana ini diaspirkan melalui Adrenas (penyaluran)” ucap Helmi Pudaaslikar, kemarin.
Dengan pembagian tersebut, dana yang ditransfer ke rekening desa sekitar 40 persen dari nilai normal. Dari total dana desayang tersedia, tersedia sekitar Rp 71,2 miliar untuk dibagikan ke 232 desa di Nunukan.
"Sebelumnya, satu desa diperkirakan menerima rata-rata sekitar Rp 800 juta. Sekarang yang diterima hanya sekitar Rp 300 juta. Kondisi ini memang sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan desa,” jelasnya.
Karena itu, ia berpesan kepada pemerintah desa agar selektif dalam menyusun program. Sebab, tidak semua kegiatan dibiayai dana desa seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Sekarang desa harus betul-betul memilih. Program mandatori tetap ada, tapi opsi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Semua harus dimusyawarahkan bersama warga desa,” pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT