NUNUKAN – Aktivitas nelayan di Pulau Sebatik terhambat usai sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melaut. Mengatasi persoalan ini, Komisi II DPRD Nunukan bersama Dinas Perikanan Nunukan menyiapkan langkah penanganan.
Berdasarkan hasil pertemuan antara Komisi II DPRD Nunukan dan Dinas Perikanan Nunukan menghasilkan sebanyak empat poin kesepakatan strategis sebagai langkah awal membenahi tata kelola BBM subsidi nelayan di Nunukan.
Adapun poin kesepakatan pertama, DPRD Nunukan dan Dinas Perikanan Nunukan sepakat melakukan sinkronisasi dan pembaruan data nelayan penerima BBM subsidi. Nantinya, validasi data akan disesuaikan dengan jumlah armada yang benar-benar aktif beroperasi di perairan Sebatik, guna mencegah ketimpangan antara kebutuhan riil nelayan dan kuota BBM yang tersedia.
Kemudian, poin kedua, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi perhatian utama. Dimana, DPRD Nunukan dan Dinas Perikanan Nunukan serta pihak penyalur BBM seperti SPBU dan SPBN akan memperketat pengawasan bersama. Tujuannya, distribusi solar subsidi tepat sasaran dan tidak lagi memicu kelangkaan di lapangan.
Selanjutnya, poin ketiga, disepakati melakukan pengkajian penambahan kuota BBM khusus nelayan Sebatik. Usulan tersebut akan disusun secara terukur untuk diajukan ke Pertamina dan BPH Migas, dengan mempertimbangkan karakteristik Sebatik sebagai wilayah perbatasan strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Poin terakhir, DPRD Nunukan menegaskan bahwa nelayan Sebatik tidak pantas terus mengalami krisis energi. Kesepakatan ini dipandang sebagai awal pembenahan menyeluruh agar distribusi BBM kembali stabil dan mampu menopang denyut ekonomi masyarakat pesisir.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, menegaskan dampak kelangkaan solar telah meluas dan menyentuh nelayan secara langsung. Akibatnya, pendapatan nelayan menurun dan pasokan ikan ikut terganggu.
"Karena ini bukan persoalan kecil dan bukan hanya masalah teknis. Banyak nelayan memilih tidak melaut karena solar sulit didapat. Akibatnya, pendapatan keluarga nelayan menurun dan pasokan ikan ikut terganggu,” bebernya.
Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsyah, menambahkan pentingnya pengawasan langsung terhadap distribusi BBM subsidi. “Jangan sampai kendala administrasi atau permainan distribusi membuat aktivitas melaut terus menurun,” pesannya.
Ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Perikanan Nunukan, Juni Mardiansyah menyampaikan masih terdapat tantangan pada sisi pendataan dan administrasi nelayan penerima BBM subsidi.
"Sehingga, Dinas Perikanan akan melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk menyederhanakan mekanisme rekomendasi BBM agar akses nelayan lebih cepat dan tidak berbelit," tambahnya.
Kemudian, proses rekomendasi BBM akan dilakukan penataan ulang agar mudah dipahami dan pelaksanaannya lebih cepat. Sehingga nelayan dapat kembali melaut tanpa terkendala pasokan BBM.
"Kita semua ingin nelayan tidak lagi terbebani prosedur berlapis, proses rekomendasi akan kami tata ulang supaya lebih mudah dipahami dan pelaksanaannya lebih cepat, sehingga nelayan bisa kembali melaut tanpa kendala BBM," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT