Terbatasnya kapasitas pesawat dan minimnya jadwal penerbangan membuat para penumpang harus mengikuti mekanisme undian menggunakan KTP tersebut. Sistem ini bahkan disebut sudah berlangsung lama dan semakin menjadi sorotan, terutama memasuki musim liburan dan akhir tahun ketika jumlah penumpang meningkat tajam.
Martinus Baru, warga Krayan yang sudah sering melakukan perjalanan dari Tarakan dan Malinau, mengungkapkan bahwa proses undian KTP telah menjadi pengalaman yang memprihatinkan bagi masyarakat.
Dirinya menceritakan, penumpang memang diwajibkan mengumpulkan KTP ke petugas, lalu undian dilakukan secara bergiliran untuk menentukan siapa yang berhak membeli tiket. “Jadi KTP itu dikumpulkan, dicampur di dalam kotak, lalu kita dipanggil satu per satu untuk mencabut. Kalau yang keluar KTP kita, ya dapat terbang. Kalau tidak, berarti harus menunggu lagi,” ujar Martinus ketika dihubungi, Rabu (10/12).
Martinus mengaku beberapa warga juga pernah bercerita pengalaman pahitnya, dimana tahun lalu ketika para calon penumpang sebanyak lima orang telah memesan tiket pesawat jauh hari untuk menghadiri kegiatan di Krayan.
Meski petugas memastikan bahwa booking mereka aman, sehari sebelum jadwal keberangkatan, mereka justru juga diwajibkan mengikuti undian. Akibatnya, hanya satu dari lima orang yang sudah booking yang mendapatkan tiket melalui sistem tersebut. “Ya mereka itu sudah booking jauh-jauh hari dan selalu dijawab oke sama petugas. Tapi akhirnya tetap harus ikut undian. Dari lima orang, cuma satu yang dapat tiket. Sangat miris, mau sampai kapan seperti itu?” kata Martinus.
Situasi itu, mendorong sebagian penumpang menggunakan cara lain untuk memperbesar peluang mereka. Beberapa orang membawa KTP teman atau kerabat, bahkan hingga lima KTP sekaligus, untuk meningkatkan peluang terpilih. Nantinya, jika salah satu KTP tersebut keluar dalam undian, barulah penumpang mendaftar ulang menggunakan KTP asli.
Keterbatasan kapasitas pesawat menjadi alasan utama sistem undian ini diterapkan. Pesawat rute Tarakan-Krayan hanya mampu menampung sekitar 12 penumpang, dan biasanya hanya 10 kursi yang dimasukkan dalam undian. Dua kursi lainnya disiapkan untuk kebutuhan darurat atau prioritas tertentu.
Bagi penumpang yang tidak terpilih, konsekuensinya adalah harus menetap lebih lama di Tarakan hingga jadwal penerbangan berikutnya yang bisa berjarak hingga satu atau dua minggu.
“Makanya banyak itu warga Krayan takut pulang jika tidak benar-benar mendesak, apalagi yang datang dari Jakarta atau Jawa. Mereka takut terdampar lama di Tarakan karena tidak dapat tiket,” jelas Martinus.
Meskipun mekanisme undian ini awalnya merupakan kesepakatan sesama warga Krayan yang tinggal di Tarakan sebagai solusi jangka pendek, banyak yang menilai sistem ini tidak lagi relevan karena tidak memberikan kepastian perjalanan.
Upaya meminta tambahan penerbangan kepada maskapai maupun pemerintah sudah dilakukan beberapa kali, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
Menurut Martinus, pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode tertentu seperti libur sekolah, Desember dan momen hari besar keagamaan. Namun hingga sekarang, kebijakan penambahan jadwal penerbangan belum terlihat secara nyata.
“Harusnya pemerintah sudah paham bahwa penerbangan ke Krayan ini musiman. Ketika musim ramai, jadwal harus ditambah. Jangan sampai warga terus menerus mengalami kesulitan hanya untuk bisa pulang,” tegasnya.
Martinus pun berharap masalah tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat, agar akses penerbangan ke wilayah perbatasan seperti Krayan tidak terus menerus bergantung pada undian nasib melalui selembar KTP. (raw/lim)