NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memastikan proses penyerahan Surat Keputusan (SK) dan pengangkatan 2.512 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akan dilaksanakan pada 8 Desember 2025.
Kepastian ini disampaikan Kepala BKPSDM Nunukan, Kaharuddin Tokong, yang menjelaskan bahwa seluruh persiapan administrasi kini memasuki tahap final.
Kaharuddin mengungkapkan, proses pelantikan sempat mengalami keterlambatan, itu disebabkan adanya sejumlah persoalan administrasi, termasuk peserta yang mengundurkan diri serta dokumen yang tidak sesuai standar.
“Dari total sekitar 2.596 tenaga paruh waktu yang terdata di awal, terdapat beberapa yang mengundurkan diri dan bermasalah dokumennya. Data akhir yang dinyatakan siap menerima SK berjumlah 2.512 orang,” jelasnya ketika diwawancarai, Selasa (2/12).
Dirinya menambahkan, kesalahan umum yang ditemukan adalah perbedaan nama antara ijazah dan KTP, sehingga harus dilakukan perbaikan sebelum proses diteruskan ke BKN.
Nantinya upacara penyerahan SK akan dipusatkan di Kantor Bupati Nunukan, mengingat jumlah peserta yang sangat besar, pelaksanaan dirancang menyerupai upacara singkat tanpa kursi, dimulai sekitar pukul 07.30 WITA.
Untuk memudahkan peserta dari wilayah pedalaman seperti Krayan dan Lumbis, pemerintah juga menyiapkan fasilitas Zoom. Peserta dari wilayah jauh diberikan opsi mengikuti acara secara virtual mengingat biaya dan akses transportasi yang cukup berat.
“Yang dekat kita wajibkan hadir langsung, tapi bagi yang dari pedalaman, kami berikan opsi Zoom. Namun bila ingin datang, silakan, karena ini momen penting,” kata Kaharuddin.
Selain penyerahan simbolis, seluruh SK PPPK akan tersedia melalui akun MYASN masing-masing penerima. Peserta dapat mengunduh dan mencetak SK secara mandiri.
“Ya, sekarang semua sudah digital, SK akan langsung masuk ke akun mereka. Tinggal dibuka, diunduh, atau dicetak sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Kaharuddin menjelaskan bahwa 2.512 PPPK yang dilantik merupakan tenaga paruh waktu yang selama ini telah mengabdi di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan, mulai dari kota hingga pelosok desa. Mereka terdiri dari tenaga guru, kesehatan, serta tenaga teknis.
“Data mereka sudah masuk dan terverifikasi di BKN. Mereka sudah lama mengabdi, dan alhamdulillah proses pengangkatan ini bisa segera kita tuntaskan,” ujarnya.
Kaharuddin menegaskan, bahwa seluruh kepala dinas dan penanggung jawab di satuan kerja diminta membantu mempercepat perbaikan dokumen bagi peserta yang masih bermasalah.
Dia bahkan meminta segera datang ke BKD untuk melapor dan memperbaiki dokumen. Jangan menunggu, karena semua data yang bermasalah sudah disampaikan langsung ke pimpinan OPD.
Pihaknya menyebut, hampir setiap hari BKPSDM Nunukan menerima telepon dari peserta yang menanyakan kepastian pelantikan. Karena itu, pemerintah memastikan pelaksanaan pada 8 Desember akan dijalankan tepat waktu.
“Kami memahami ini momen yang sangat ditunggu. Arahan Pak Bupati juga jelas, harus segera dilaksanakan setelah semua berkas lengkap,” beber Kaharuddin. (raw/lim)
Editor : Azwar Halim