NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan, Donal memberikan sorotan tajam ke jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nunukan saat rapat kerja bersama Komisi III DPRD. Itu dikarenakan, minimnya rencana pembangunan untuk wilayah IV pada 2026 mendatang.
Donal mengaku kecewa terkait ketimpangan pembangunan dan alokasi anggaran PUPR pada 2026 untuk dapil IV Nunukan. Apalagi, Nunukan telah berusia 26 tahun. Namun sejumlah kecamatan di wilayah pedalaman tetap hidup tanpa pelayanan listrik, tanpa akses jalan dan tertinggal jauh dibandingkan wilayah kota.
"Tempat kami itu, masyarakat masih menggunakan lampu pelita. Tidak ada listrik, karena jalan pun tidak ada. Sementara kalian di kantor pakai AC, duduk nyaman. Di mana hati nurani pemerintah ini!," ucap Donal, Rabu (26/11).
Dan yang menjadi sorotan terkait alokasi anggaran kegiatan survei kondisi jalan dan jembatan. Tak tanggung-tanggung, nilai kegiatan survei ini hingga ratusan juta rupiah. Ia merincikan, dalam RKA PUPR Nunukan, tertulis kegiatan survei kondisi jalan sekira Rp 300 juta dan survei jembatan sekira Rp 100 juta.
Bagi Donal, anggaran survei tersebut tidak memberikan dampak berarti. Alasannya, di wilayah pedalaman tidak pernah beralih dari tahap perencanaan ke tahap pengerjaan fisik. "Dari tahun ke tahun, survei terus. Uangnya habis, jalan tetap tidak jadi. Survei apa ini? Buat apa kita keluarkan uang sampai begitu besar, tapi realisasi nol!," tegasnya.
Ia menyarankan alokasi anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan langsung untuk membuka akses jalan. Sebab, akses ini kebutuhan paling mendesak masyarakat di hulu sungai, wilayah adat dan kawasan perbatasan.
Kemudian, ia menilai Dinas PUPR Nunukan masih memusatkan sebagian besar program dan anggaran pada wilayah perkotaan. Sementara, kecamatan-kecamatan pedalaman seperti Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Sembakung Atulai, Sembakung hingga Krayan hanya mendapatkan sisa anggaran yang tidak signifikan.
“Nunukan kota itu dapat sampai Rp 16-17 miliar. Di daerah kami paling tinggi Rp 3-4 miliar. Lumbis Ogong malah Rp 1 miliar pun tidak sampai. Ini namanya apa kalau bukan ketidakadilan?” tegasnya.
Dijelaskan, selama 26 tahun Nunukan berdiri, beberapa kecamatan sama sekali belum merasakan pembangunan jalan kabupaten. Baginya, kondisi pembangunan di wilayah pedalaman seperti perlakuan anak tiri yang dibiarkan tertinggal tanpa kepastian.
Karena itu, sulit memaksa OPD bekerja lebih serius jika pola anggaran masih memprioritaskan wilayah yang sudah berkembang. “Kami ini wilayah budaya. Wilayah adat dan perbatasan. Kok justru diabaikan? Jangan jadikan kami anak tiri! Kasihan masyarakat yang tiap hari lewat sungai, mandi di sungai, pakai lampu pelita, dan tidak pernah rasakan pelayanan dasar!,” kisahnya.
Selain itu, infrastruktur pemerintahan juga dikeluhkannya. Seperti, di Kecamatan Lumbis Ogong, dimana, kondisi kantor camat dalam kondisi rapuh dan tidak memiliki rumah dinas. Dampaknya, para pegawai kecamatan memilih tinggal di Mansalong yang lebih layak.
"Rumah dinas tidak ada, kantor camat rusak. Bagaimana masyarakat mau dapat pelayanan? Aparat semua lari ke Mansalong karena tidak ada fasilitas di sana," ungkapnya.
Atas kondisi ini, ia memberikan peringatan keras agar RKA PUPR 2026 diperbaiki. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi program-program yang dianggap hanya menghabiskan anggaran tanpa menyentuh rakyat.
“Saya minta ubah semua! Kalau tidak, di Banggar saya coret semuanya. Saya lebih rela tidak ada yang jalan daripada masyarakat kami terus dianaktirikan. Kami menginginkan pemerataan anggaran dan prioritas bagi wilayah pedalaman," pungkasnya. (akz/lim)
Editor : Azwar Halim