NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memproyeksikan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 Rp 1,7 triliun. Itu berdasarkan penyampaian Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri saat Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I, Senin (24/11).
H. Irwan Sabri menyampaikan bahwa struktur pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah yang direncanakan tahun depan masih bisa berubah seiring pembahasan bersama DPRD.
“APBD 2026 masih bersifat rancangan dan akan dibahas lebih lanjut dengan DPRD untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan daerah,” ucap H. Irwan Sabri.
Dijelaskan, pendapatan daerah pada 2026 diestimasikan sebesar Rp 1.797.258.772.739,20 atau turun 4 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 1.874.178.296.237. Penurunan ini, dipengaruhi transfer pusat dan proyeksi penerimaan daerah.
“Untik pendapatan mengalami penurunan sekitar Rp 76 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” sebutnya.
Kondisi yang sama juga terjadi pada belanja daerah tahun 2026 yang direncanakan sebesar Rp 1.992.700.393.669,40, Jumlah tersebut mengalami penurunan Rp 150,5 miliar atau sekitar 7 persen dari total belanja tahun 2025 yang mencapai Rp 2,14 triliun.
“Penurunan belanja ini dilakukan melalui evaluasi program yang dianggap tidak prioritas atau belum mendesak,” jelasnya.
Kemudian, pada pos pembiayaan, penerimaan pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 198.441.620.929,20. Nilai tersebut naik 32 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 150 miliar.
Kenaikan pembiayaan bersumber dari prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025, dana alokasi khusus tersisa, bantuan keuangan program kesehatan, dan DBH-DR.
“Penerimaan pembiayaan akan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah dan menutup defisit APBD 2026,” singkatnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD tetap mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, RKPD 2026, serta Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang telah disepakati sebelumnya.
Dan angka yang disusun belum termasuk alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
"Sehingga masih ada ruang penyesuaian. Dalam pembahasan nanti, tentu ada penyesuaian lagi sesuai alokasi final dari provinsi,” pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim