NUNUKAN – Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang memanfaatkan momentum Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang berlangsung di Bogor.
Dimana, sejumlah persoalan penting terkait kondisi sosial dan pendidikan di wilayah perbatasan, khususnya bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia Dr.Robben Rico, Amd.,ST.,M.Si.
Dalam pertemuan itu, Robby sapaan akrabnya menyoroti program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Baginya, sekolah rakyat perlu diprioritaskan di kawasan perbatasan.
Utamanya di Nunukan yang menjadi daerah transit bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Sabah, Malaysia.
"Program Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak Indonesia di wilayah perbatasan yang tidak dapat mengakses pendidikan akibat status orang tuanya sebagai pekerja informal atau ilegal di Sabah," ucap Robby ketika dikonfirmasi, Rabu (19/11).
Dijelaskan, kebutuhan pendidikan bagi anak-anak PMI di Sabah merupakan permasalahan nyata. Sebab, banyaknya anak usia sekolah di kawasan Sabah terpaksa tidak bersekolah.
Alasannya, status orang tua mereka yang tidak terdokumentasi secara legal. Sehingga tidak dapat mengakses layanan pendidikan di Malaysia.
"Ini menjadi masalah serius karena berdampak langsung pada hak pendidikan dan masa depan anak-anak bangsa. Karena itu, program Sekolah Rakyat harus mampu menjangkau mereka melalui dukungan nyata dari Pemerintah Pusat dan daerah," harapnya.
Melalui diskusi tersebut, Robby juga melakukan sinkronisasi gagasan antara program nasional Sekolah Rakyat dan 17 program unggulan Bupati Nunukan.
Ia berharap program ini dapat menjadi bagian dari aksi nyata pemerintah dalam mendukung pendidikan yang merata dan berkeadilan di wilayah perbatasan.
Untuk itu, usulan agar rencana aksi Sekolah Rakyat juga dititipberatkan pada anak-anak yang orang tuanya bekerja di sektor perkebunan. Baik di luar negeri maupun di dalam wilayah Nunukan.
Sebab, jumlah tenaga kerja perkebunan di Nunukan mencapai puluhan ribu kepala keluarga yang sebagian besar belum mendapatkan akses pendidikan memadai bagi anak-anak mereka.
"Sebagian besar keluarga pekerja perkebunan tinggal di wilayah terpencil. Bahkan di dalam kawasan perusahaan, sehingga anak-anak mereka jauh dari akses pendidikan formal. Program Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi bagi mereka," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Sekjen Kemensos RI, Dr. Robben Rico berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Bahkan, berupaya akan meninjau langsung kondisi di lapangan.
Selain itu, Ia juga meminta Pemkab Nunukan untuk segera menyampaikan data dan dukungan resmi kepada Menteri Sosial sebagai langkah awal kajian program.
"Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kami berharap pendidikan bagi anak-anak Indonesia di perbatasan dapat tercapai secara merata dan berkualitas," pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim