NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terus memaksimalkan pelayanan di masyarakat. Melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang menyampaikan sesuai dengan instruksi Bupati Nunukan H. Irwan Sabri untuk menggali isu-isu yang berkembang di perbatasan.
Dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan bahwa mulai 31 Desember 2025, dermaga yang belum memiliki izin legal tidak lagi diperbolehkan melayani aktivitas pelayaran.
Terkait hal ini, BPPD Nunukan menyiapkan solusi jangka pendek berupa pengajuan dan perencanaan awal Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagai dasar penguatan tata kelola pelayaran di Nunukan. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas distribusi barang dan mobilitas orang di perbatasan.
“Kami melakukan pemetaan dan merumuskan konsep awal penataan dermaga. Hasilnya akan kami sampaikan kepada Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dan stakeholder terkait. Kemudian dibawa ke tingkat provinsi hingga pusat. Ini penting sebagai rekomendasi dalam peningkatan tata kelola pelayaran di perbatasan RI–Malaysia,” ucap Robby Nahak Serang, Rabu (12/11).
Dijelaskan, BPPD Nunukan berkomitmen menjadikan sektor pelayaran sebagai bagian dari strategi besar pengembangan ekonomi perbatasan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Melalui penataan dermaga serta penguatan regulasi, diharapkan Nunukan mampu mengoptimalkan potensi wilayah pesisir dan perbatasannya sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah tanpa mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran.
"Salah satu fokus utama saat ini adalah pengelolaan dan legalisasi dermaga yang selama ini menjadi titik aktivitas bongkar muat. Selain itu, menjadi mobilisasi orang dan barang utamanya yang dari dan menuju Malaysia," jelasnya.
Ia menegaskan, kondisi geografis Nunukan berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Situasi ini membawa potensi besar sekaligus tantangan bagi daerah. Salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi keberadaan dermaga-dermaga nonresmi yang hingga kini belum memiliki dasar legalitas.
“Di balik kegiatan bongkar muat dan distribusi barang yang cukup masif. Masih ada sejumlah dermaga yang beroperasi tanpa legalitas resmi. Ini perlu kita tata agar bisa memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin keselamatan dan ketertiban layanan pelayaran,” pesannya.
Karena itu, BPPD Nunukan, tengah mendorong pembentukan TUKS sebagai solusi strategis dalam penataan pelabuhan kecil dan dermaga masyarakat.
Keberadaan TUKS dinilai penting karena dapat menjadi unsur vital dalam efisiensi logistik daerah serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelayaran dan perdagangan antarwilayah.
“Pemerintah daerah melalui BPPD saat ini memprioritaskan sektor pelayanan publik. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, potensi pendapatan daerah, serta penataan alur transportasi barang dan penumpang baik dari Malaysia maupun antarwilayah di Nunukan,” pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim