NUNUKAN - Pemantauan lapangan terhadap produk negeri Jiran berupa makan dan minuman kemasan dilakukan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang.
Upaya ini sebagai upaya pembenahan tata kelola arus barang dari Malaysia yang masuk ke Nunukan.
Dijelaskan, Nunukan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dan yang menjadi tantangan terkait pengawasan terhadap produk makanan dan minum yang masuk.
“Saya tekankan, Kita tidak akan melakukan pelarangan maupun penghentian. Tetapi perlu adanya pengaturan agar semua barang-barang yang masuk dapat terverifikasi dan terjamin layak dikonsumsi,” ucap Robby Nahak Serang, Rabu (12/11).
Ia menegaskan, pengawasan terhadap produk asal Malaysia bukan untuk membatasi peredaran.
Tetapi, bagian dari upaya pemerintah daerah menjamin keamanan konsumsi masyarakat. Apalagi, kebutuhan masyarakat dari Malaysia merupakan kebutuhan harian warga Nunukan.
“Sebagai daerah perbatasan, kita perlu memastikan semua produk yang melewati garis batas tidak hanya aman dikonsumsi. Tetapi juga memiliki regulasi yang jelas. Jika nantinya ada kebijakan untuk memperketat masuknya barang-barang ini dari Malaysia, tentu kita harus menyiapkan opsi-opsi solusinya,” pesannya.
Ia menegaskan, hasil dari monitoring di lapangan akan menjadi bahan kajian untuk dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi maupun pusat, melalui kementerian dan lembaga terkait.
Dan BPPD Nunukan berencana membawa isu ini ke forum strategis seperti Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) yang digelar setiap tahun.
“Dari hasil monitoring ini akan kita buatkan catatan yang akan dibawa oleh Bupati Nunukan ke pembahasan yang lebih tinggi, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Tujuannya agar ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat perbatasan, tapi juga mengurangi ketergantungan terhadap produk Malaysia,” tegasnya.
Lanjutnya, langkah mengurangi ketergantungan terhadap produk Malaysia dilakukan perlahan. Baginya, pemerintah harus hadir mengurai persoalan ini seperti yang diharapkan Bupati Nunukan.
Karena itu, BPPD Nunukan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan. Tentunya, melibatkan pemerintah kecamatan dan desa.
Hal ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret kepada Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam pembahasan bilateral maupun dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Sesuai arahan langsung Bupati Nunukan untuk menggali isu-isu yang berkembang di perbatasan. Kami akan lebih banyak turun ke lapangan, ke tingkat kecamatan dan desa di perbatasan sebagai tindak lanjut dengan data dan isu yang tepat untuk dibawa ke forum bilateral dan menghasilkan solusi yang nyata bagi masyarakat perbatasan,” pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim