NUNUKAN – Aksi penyegelan gerbang utama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik oleh sekelompok pemuda yang menamakan diri Pemuda Perbatasan Sebatik pada Sabtu (4/10).
Tindakan itu merupakan bentuk kekecewaan atas belum beroperasinya PLBN, meski telah diresmikan Presiden Joko Widodo sejak Oktober 2024.
Aksi penyegelan dilakukan sebagai simbol protes terhadap kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan anggota Komisi II DPR RI yang dinilai tidak membawa solusi konkret. Para pemuda menilai kunjungan tersebut hanya bersifat seremonial tanpa kejelasan tindak lanjut terhadap nasib PLBN Sebatik.
“Kami kecewa, kunjungan itu tidak memberi manfaat apa pun bagi masyarakat Sebatik. Hanya datang, foto, lalu pulang tanpa hasil nyata,” tegas Dedy Kamsidi, perwakilan Pemuda Perbatasan Sebatik.
Dirinya juga menyoroti ketiadaan ruang dialog antara pemerintah pusat dan perwakilan warga Sebatik. “Bahkan anggota DPRD Nunukan asal Sebatik tidak diberi kesempatan bicara untuk menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan,” tambahnya.
PLBN Sebatik dibangun dengan anggaran lebih dari Rp200 miliar dan telah rampung setahun lalu. Namun hingga kini, fasilitas itu belum difungsikan untuk aktivitas lintas batas.
Kondisi tersebut membuat masyarakat perbatasan kecewa, karena pembangunan besar itu belum memberikan manfaat ekonomi maupun pelayanan publik.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono bersama sejumlah anggota DPRD asal Sebatik seperti Ramsah, Hj. Nadia, Hamsing, dan H. Firman turun langsung menemui massa aksi. Mereka menerima aspirasi pemuda dan berjanji akan menyuarakan persoalan ini ke tingkat provinsi maupun pusat.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara. Kami menghargai kepedulian pemuda Sebatik yang menyoroti lambannya pengoperasian PLBN. Ini adalah suara keprihatinan yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Andi Mulyono.
Ia juga menegaskan, pembangunan PLBN dengan biaya ratusan miliar namun belum dimanfaatkan merupakan bentuk pemborosan dan potensi kerugian negara.
Usai penyegelan, para pemuda secara simbolis menyerahkan kunci gerbang PLBN kepada perwakilan DPRD Nunukan sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab moral.
Aksi itu diakhiri dengan seruan agar pemerintah pusat segera membuka PLBN Sebatik dan memberi perhatian nyata pada kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
“PLBN ini dibangun dengan uang rakyat, maka sudah seharusnya kembali memberi manfaat untuk rakyat,” tutup Dedy. (raw).
Editor : Azwar Halim