NUNUKAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 akhirnya disepakati.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun 2024–2025, Kamis (28/8) malam.
Wakil Bupati Nunukan Hermanus, bersama Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, menandatangani persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD) 2025.
Dalam pendapat akhir Bupati Nunukan yang disampaikan, Wakil Bupati Hermanus memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Nunukan atas komitmen dan kerjasama dalam menyelesaikan tahapan pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama.
“Kami sangat mengapresiasi semua masukan, saran, dan pendapat dari DPRD. Kedepannya, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan akan terus kita perbaiki agar lebih efektif, efisien, produktif. Serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan fokus pada penyelesaian permasalahan yang ada,” ucap Hermanus.
Ia menegaskan, sinergi antara Pemkab Nunukan dan DPRD Nunukan adalah sebuah keharusan sesuai dengan undang-undang.
"Inilah yang kita harapkan dapat menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada kinerja ke depan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya menjelaskan Raperda Perubahan APBD 2025 akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.
“Evaluasi tersebut bertujuan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, baik aspek teknis, material, maupun legalitas. Hasil evaluasi kemudian disempurnakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebelum dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD Nunukan,” bebernya.
Persetujuan Perubahan APBD 2025 sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Nunukan Nomor 9 Tahun 2025 tentang persetujuan Raperda Perubahan APBD Nunukan Tahun 2025.
Dimana, persetujuan perubahan APBD 2025 yang semula pendapatan daerah ditargetkan Rpb1,993 triliun, berkurang sebesar Rp103,69 miliar atau minus 5,20 persen.
Penurunan pendapatan daerah ini dipengaruhi koreksi target dana transfer dari pusat, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak sesuai proyeksi. Serta penyesuaian akibat kondisi ekonomi nasional.
Secara umum, RAPBD Perubahan 2025 memenuhi anggaran yang berimbang, meskipun menunjukkan ketergantungan lebih besar pada pembiayaan dibanding peningkatan pendapatan riil. (akz)
Editor : Azwar Halim