NUNUKAN - Penyampaian nota keuangan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Nunukan TA 2025 ditanggapi fraksi yang ada di DPRD Nunukan.
Pembahasan Perubahan APBD Nunukan 2025 menjadi perhatian serius saat rapat paripurna.
Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura, Hamsing. Fraksi Hanura menilai, kinerja pemerintah saat ini masih jauh dari harapan dalam mewujudkan Nunukan yang lebih maju. Sebab, mencermati pendapatan daerah sebesar Rp1,8 triliun pada 2025.
Karena itu, Fraksi Hanura meminta pemerintah membuktikan komitmen dalam menjalankan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Fraksi Hanura juga menyoroti pemerataan anggaran pembangunan di seluruh wilayah.
Kemudian, meminta pemerintah menjelaskan secara detail berapa besar alokasi anggaran untuk tiap kecamatan, termasuk wilayah prioritas seperti Nunukan Selatan, Sebatik, Krayan dan Lumbis.
"Dalam aspek kesehatan, Fraksi Hanura mempertanyakan sejauh mana realisasi pembangunan Rumah Sakit Pratama di Nunukan, pelayanan rumah sakit berjalan 24 jam dan benar-benar dapat melayani seluruh masyarakat, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan," ucap Hamsing.
Pada sektor Pendidikan, Fraksi Hanura menilai sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik di wilayah perbatasan masih sangat terbatas.
Pemerintah diminta memastikan penggunaan anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar agar generasi muda mendapatkan hak pendidikan yang layak.
"Fraksi Hanura juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Jalan yang layak akan membuka akses sosial-ekonomi masyarakat di Krayan, Sebatik, hingga Nunukan Selatan," jelasnya.
Sementara, Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Yakub menegaskan kepada Pemkab Nunukan agar mempercepat pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.
Fraksi PKS menilai, meski pembangunan fisik PLBN Sebatik sudah selesai, namun hingga kini fasilitas tersebut belum difungsikan sebagai pintu resmi lintas batas negara.
Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat perbatasan yang menggantungkan hidup pada aktivitas perdagangan antarwilayah.
Keterlambatan aktivasi PLBN Sebatik juga membuka celah meningkatnya praktik ilegal, seperti penyelundupan narkotika dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Oleh sebab itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah lebih serius mendorong percepatan pengoperasian.
“Jika PLBN Sebatik segera difungsikan, maka perdagangan lintas batas bisa berjalan lebih tertib dan masyarakat tidak lagi bergantung pada jalur ilegal,” kata Andi Yakub dalam pandangan fraksi.
Kemudian, Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ramsah mempertanyakan serapan anggaran murni 2025 masih minim dan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta agar fokus anggaran perubahan diprioritaskan program pembangunan yang mendesak.
Menurut Ramsah, kebutuhan yang bersifat wajib seperti pelayanan publik, kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga, pelunasan utang RSUD, serta iuran BPJS harus mendapat perhatian utama dalam RAPBD Perubahan.
Ia menilai hal ini penting agar beban keuangan daerah tidak semakin menumpuk.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti masalah transportasi udara ke wilayah Krayan yang selama ini mengandalkan pesawat sebagai moda utama.
Ramsah meminta agar operasional Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tetap berjalan berkelanjutan tanpa adanya jeda waktu.
"Kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat Krayan sangat tergantung pada transportasi udara.
Karena itu, Fraksi Demokrat mendesak agar mekanisme lelang tidak menghambat jalannya penerbangan SOA dengan memberikan pengecualian sebagaimana telah berlaku sebelumnya," pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim