NUNUKAN - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2026, akhirnya disetujui DPRD Nunukan pada Kamis (14/8).
Dari persetujuan itu, DPRD Nunukan mekmberikan sejumlah atatan dan masukan.
Juru Bicara Banggar DPRD Nunukan, Donal menyampaikan Ranperda KUA PPAS Perubahan tahun 2025 menekankan pentingnya akurasi data dan validitas perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sesuai plafon dan prioritas.
"Kita juga menuntut peningkatan pengawasan internal agar anggaran tepat sasaran dan evaluasi berkala program pembangunan," ucapnya.
Catatan selanjutnya terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal. Dimana, sejumlah proyek infrastruktur yang tertunda dan perubahan sepihak pada program yang telah dianggarkan. Seperti pengaspalan jalan yang diganti menjadi agregat.
Catatan pada sektor kesehatan, terkait RSUD Nunukan yang dinilai belum membaik, dengan rekomendasi penambahan sarana, peningkatan mutu pelayanan, pengadaan ambulans laut, pembangunan puskesmas baru.
Serta, pemerataan tenaga medis, terutama di wilayah terpencil.
Dan pada bidang pendidikan juga menjadi perhatian, meliputi pembangunan SMP di wilayah non-zonasi, pemerataan guru, penyelesaian lahan sekolah, dan beasiswa peningkatan kompetensi guru.
"Infrastruktur prioritas yang didesak meliputi perbaikan jalan strategis, penanggulangan banjir, pembebasan lahan embung di Lapri dan Nunukan Selatan, serta penataan Jalan Lingkar," jelasnya.
Lanjutnya, Banggar DPRD Nunukan juga menekankan terkait kebutuhan listrik di wilayah Desa Persiapan Binusan Dalam, peningkatan dermaga Sei Jepun, dukungan bagi nelayan rumput laut, pupuk murah, distribusi sarana pertanian.
Kemudian, penyelesaian utang pemerintah, revisi SSH, perbaikan kantor kelurahan, kelengkapan damkar, peremajaan ambulans, rumah singgah, dan peningkatan layanan transportasi udara ke Krayan.
Catatan terhadap Ranperda KUA PPAS 2026 yang disampaikan juru bicara Banggar DPRD Nunukan, Gat menegaskan optimalisasi PAD menjadi fokus utama dengan perluasan basis pajak dan retribusi lintas sektor.
Kemudian, meminta pembentukan tim pengawas gabungan, pemberdayaan desa/kelurahan mengelola retribusi, serta evaluasi kontribusi dan struktur gaji BUMD, termasuk PDAM.
Sementara, belanja, Banggar DPRD Nunukan menekankan efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memprioritaskan program berdampak luas, meminimalkan belanja non-prioritas, serta memastikan pemerataan anggaran bagi wilayah terpencil seperti Krayan.
"Transparansi dalam penyaluran dana hibah partai politik juga menjadi sorotan," singkatnya.
Sektor kesehatan mendapat perhatian khusus, mulai dari percepatan digitalisasi layanan RSUD, perbaikan ruang perawatan, pembangunan Puskesmas di Krayan Timur, penanggulangan stunting, hingga peningkatan pelatihan dan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil.
Di bidang pendidikan, Banggar menuntut serapan optimal anggaran 20 persen, pelatihan guru, beasiswa untuk putra-putri daerah di universitas ternama, dan pemerataan sarana pendidikan.
Untuk infrastruktur, Banggar juga mendorong percepatan pembangunan dan legalisasi aset pelabuhan termasuk dermaga Haji Putri, penyelesaian status Jembatan Sungai Nyamuk, dan peninjauan harga satuan pokok (SSH) terutama transportasi air di Lumbis Pansiangan.
Dalam pemberdayaan ekonomi, program CSR diminta lebih terarah dengan realisasi minimal 4 persen laba BUMD dan 1–3 persen dari perusahaan swasta, serta koordinasi plasma kebun untuk masyarakat.
"Kita juga menyoroti pengembangan pariwisata sebagai sumber PAD baru dan penyelesaian masalah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan di Kabudaya yang berdampak pada masyarakat," pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim