NUNUKAN — Di tengah 17 arah kebijakan pembangunan yang digaungkan pemerintah, satu isu krusial terus bergema dari pesisir ke ruang parlemen, ketidakstabilan harga rumput laut yang makin menekan kehidupan petani.
Poin ke-14 dalam dokumen kebijakan itu menyebutkan perlunya Peraturan Daerah (Perda) untuk stabilisasi harga, namun hingga kini, kebijakan itu masih berupa wacana tanpa kepastian realisasi.
Komisi II DPRD Nunukan kini menegaskan sikap, cukup sudah petani menjadi korban fluktuasi harga.
“Kami minta Perda stabilisasi harga rumput laut segera dijalankan. Ini soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, bukan sekadar angka dalam dokumen,” tegas Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam.
Menurutnya, rumput laut bukan komoditas pinggiran. Bersama kelapa sawit, ia menjadi penyumbang utama ekonomi Nunukan.
Namun, para petaninya justru menjadi pihak paling rentan, menghadapi harga jual yang bisa anjlok sewaktu-waktu tanpa perlindungan regulasi yang memadai.
Andi Fajrul menyebut, setiap kali harga jatuh, bukan hanya pendapatan petani yang hilang, tetapi juga semangat mereka untuk bertahan. Banyak yang terpaksa mengurangi produksi, menjual murah, bahkan meninggalkan ladang karena tidak lagi sanggup menanggung kerugian.
“Ini bukan sekadar soal ekonomi harian. Kalau harga stabil, anak-anak mereka bisa sekolah lebih tinggi. Kalau tidak, kita justru menanam ketimpangan generasi,” tegasnya lagi.
Tak hanya soal komoditas, dalam sorotannya, Andi Fajrul juga membuka borok lain, ketimpangan pembangunan infrastruktur di Nunukan Selatan.
Dua wilayah disorot, Simanggaku, yang masih belum menikmati jalan beraspal, dan Panamas, yang masih kekurangan akses air bersih.
“Apa gunanya bicara pertumbuhan ekonomi kalau masyarakat masih harus berjalan di jalan berlubang dan memikul jeriken air puluhan meter?” cetusnya.
Menurutnya, pembangunan bukan hanya soal data statistik, melainkan soal keadilan akses dan hak dasar warga.
Andi Fajrul juga menekankan pentingnya mendorong pelaku UKM, agar bisa bersaing di luar daerah. Menurutnya, tanpa dukungan konkret dari pemerintah, UKM akan terus berada di level subsisten dan gagal menjadi motor ekonomi daerah.
“UKM bukan objek kasihan, tapi aktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dorong mereka naik kelas, beri akses pasar, dan bangun ekosistem usaha yang sehat,” tutupnya. (raw/ana)
Editor : Azwar Halim