NUNUKAN - “Kami tidak minta dimanja, hanya ingin hak kami dipenuhi.” Kalimat itu mewakili keresahan puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tinggal dan bekerja di perkebunan sawit Kalabakan, Sabah, Malaysia.
Keluhan itu disampaikan langsung dalam forum tatap muka antara perwakilan Sahabat Migran Indonesia (SMI) dan Konsulat RI Tawau yang digelar Selasa (22/7) lalu.
Suasana hangat dalam pertemuan itu menyimpan suara-suara pilu yang selama ini jarang terdengar: gaji di bawah upah minimum, tidak adanya akses jaminan kesehatan, hingga kurangnya pemahaman tentang perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami ingin memastikan bahwa PMI di Kalabakan tidak merasa sendiri. Konsulat hadir untuk mendengar, mencarikan solusi, dan melakukan advokasi jika ada hak-hak yang terlanggar,” tegas Konsul RI Tawau, Aris Heru Utomo.
Konsulat mengakui bahwa praktik ketenagakerjaan di wilayah pedalaman Sabah, khususnya Kalabakan, masih menyimpan banyak persoalan mendasar.
Salah satu yang paling mendesak adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja migran, mulai dari pengupahan yang tidak layak hingga minimnya jaminan sosial.
Dalam dialog itu, para pekerja juga menyinggung soal BPJS Ketenagakerjaan yang sebenarnya bisa menjadi solusi, namun minim disosialisasikan. Banyak PMI bahkan tidak mengetahui prosedur pendaftaran atau manfaat dasar dari program ini.
“BPJS adalah perlindungan dasar. Kami akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi PMI terhadap program ini,” janji Aris.
Langkah jemput bola yang dilakukan Konsulat diakui sebagai bentuk pendekatan baru dalam pelayanan dan advokasi pekerja migran.
Konsulat tidak menunggu laporan datang, tetapi turun langsung ke lapangan, menyusuri daerah-daerah terpencil yang sering luput dari perhatian.
“Kami sadar tidak semua PMI bisa datang ke Konsulat. Karena itu, kami datang menemui mereka, mendengarkan langsung masalahnya,” tambah Aris.
Ketua SMI Kalabakan, Riswan, menyebutkan bahwa pelanggaran hak seperti gaji di bawah standar dan ketiadaan jaminan kesehatan sudah lama dirasakan anggotanya. Namun selama ini tidak banyak yang berani bersuara.
“Masih ada teman-teman yang digaji jauh di bawah standar. Saat sakit, tidak ada tunjangan kesehatan dari pihak syarikat. Kami harap kehadiran Konsulat bisa membawa perubahan,” kata Riswan, yang menyampaikan harapannya dengan nada lirih tapi tegas.
Ia pun mengapresiasi inisiatif diplomasi lapangan yang dilakukan Konsulat RI.
“Kehadiran langsung seperti ini memberi harapan. Semoga bukan sekadar seremoni, tetapi benar-benar ditindaklanjuti,” pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim