NUNUKAN - Sejumlah fraksi di DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.
Dalam sidang paripurna, fraksi-fraksi tidak hanya menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pembahasan Raperda, tetapi juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Melalui Juru Bicaranya, Fraksi Partai Hanura, Ahmad Triadi menilai RPJMD sebagai dokumen vital dan perlu segera dibahas serta ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Namun demikian, pihaknya menekankan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus dilaksanakan secara efektif dan merata di semua sektor.
"Peningkatan SDM harus mencakup seluruh lini, agar hasilnya bisa dikembangkan baik secara individu maupun kelompok,” ujarnya.
Fraksi Hanura juga menyoroti masih lemahnya pelayanan publik, serta kurang maksimalnya perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah prioritas yang tertinggal.
"RPJMD harus memuat prioritas pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya daerah. Perencanaan tak boleh sekadar formalitas, tetapi harus menjawab persoalan riil,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Hanura mengingatkan agar seluruh rancangan pembangunan diarahkan untuk menghasilkan program yang bermutu dan berdampak jangka panjang, bukan sekadar proyek jangka pendek yang tidak berkelanjutan.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Said Hasan, memberikan sejumlah masukan kritis yang menyoroti tantangan struktural dalam perencanaan pembangunan daerah.
Salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif, yang dinilai berpotensi merusak lingkungan jika tidak dikelola secara bijak.
PKS juga menilai pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat rendah dan pemerintah terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Menurut mereka, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD perlu ditingkatkan, namun tidak boleh membebani masyarakat.
"Ketimpangan wilayah dan akses terhadap layanan dasar masih menjadi masalah besar. Pemerintah perlu menyusun strategi pembangunan yang berpihak dan tepat sasaran,” kata Said Hasan.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, yang selama ini menjadi tantangan klasik di Nunukan.
PKS mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan patroli rutin demi menjaga keamanan wilayah perbatasan.
"RPJMD ini harus mampu menjabarkan 17 arah kebijakan ke dalam program yang konkret di tiap kecamatan. Prioritas harus pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Sedangkan Fraksi Demokrat melalui juru bicara Gat Kaleb memberikan penekanan khusus pada pemerataan pembangunan antarwilayah.
Menurutnya, implementasi RPJMD harus menjamin keadilan pembangunan lintas dapil atau kecamatan, bukan semata menggunakan pendekatan politik elektoral.
"Ketimpangan antara wilayah kota dan daerah perbatasan seperti Krayan dan Sebuku masih sangat mencolok. Seperti langit dan bumi. Harus ada kebijakan afirmatif yang tegas dan berpihak,” ujar Gat.
Fraksi Demokrat berharap RPJMD 2025-2029 menjadi acuan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap persoalan ketimpangan wilayah, sehingga tidak ada lagi kawasan yang tertinggal karena bias kebijakan. (akz)
Editor : Azwar Halim