NUNUKAN - Warga yang bermukim di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembakung setiap tahun merasakan banjir. Kondisi ini menjadi perhatian anggota DPRD, Donal.
Bagi politik PKB ini kebijakan relokasi permanen bagi masyarakat sangat penting. Sebab, setiap tahun warga terdampak banjir.
Ini terjadi di Kecamatan Tulin Onsoi hingga Sembakung. Khususnya, banjir tahunan juga kerap melanda desa-desa lain di sepanjang DAS Sembakung.
“Kita mendorong supaya ada tindakan serius dari pemerintah daerah untuk merelokasi masyarakat kerap terdampak banjir. Karena kalau tidak ada langkah relokasi, maka setiap tahun pemerintah akan terus terbebani dengan biaya bantuan sembako dan penanganan darurat,” ucap Donal, Rabu (16/7).
Dijelaskan, wilayah yang kerap terdampak banjir seperti Desa Tembalang di Tulin Onsoi. Kemudian, sejumlah yang berada di bantaran sungai Sembakung. Seperti, Kecamatan Sembakung, Sembakung Atulai, Sebuku dan Lumbis.
“Wilayah-wilayah yang berada di deretan pinggir Sungai Sembakung itu setiap musim hujan rawan banjir luapan. Dan ini bukan kejadian sekali dua kali, tetapi hampir setiap tahun. Karena itu, kami menilai relokasi solusi yang lebih permanen,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan relokasi memang membutuhkan anggaran yang besar di tahap awal. Namun, hal ini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan banjir yang sifatnya hanya darurat dan jangka pendek.
"Membuat relokasi, biayanya memang besar di awal tetapi, cukup satu kali. Ini lebih baik daripada setiap kali banjir pemerintah harus menanggung pembiayaan bantuan terus menerus. Relokasi akan memberikan jaminan keselamatan dan kepastian tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat,” pesannya.
Karena situasi ini, DPRD Nunukan memastikan akan terus melakukan pengawasan dan mendesak pemerintah daerah agar segera menyusun rencana relokasi terpadu.
Kemudian, meminta pemerintah daerah agar melakukan kajian lokasi alternatif pemukiman yang aman dari banjir dipercepat.
"Agar warga di kawasan rawan banjir bisa segera mendapatkan kepastian. Karena ini bukan persoalan baru. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu. Kita harus merancang solusi permanen, terutama bagi masyarakat di bantaran DAS Sembakung setiap tahun menjadi korban banjir,” pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim