Pemkab Nunukan Merespons Pandangan Umum DPRD, tapi...

Asrullah RT • Dipublikasikan Rabu, 2 Juli 2025 | 18:39 WIB
Photo
Photo

NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyampaikan jawaban atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan perhatian, kritik, serta masukan konstruktif terhadap raperda tersebut.

Ia menyebut hal ini sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Pemkab Nunukan menyatakan bahwa perubahan perda ini bertujuan menciptakan sistem pajak dan retribusi yang adil, transparan, serta adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Pemerintah tentunya akan memastikan kebijakan baru tidak memberatkan kelompok rentan dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," ucap H. Irwan Sabri.

Terkait PU Fraksi Hanura, Pemkab Nunukan menegaskan akan memperhatikan karakteristik geografis Nunukan yang luas dan terpencil. Prinsipnya, pemerataan akan menjadi landasan dalam penentuan beban pajak dan retribusi di tiap wilayah.

"Pemerintah juga menyetujui pentingnya pengelolaan aset daerah secara akuntabel dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara PU Fraksi PKS, Pemkab Nunukan sejalan dengan Fraksi PKS terkait pentingnya edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat. Hal ini dinilai krusial agar masyarakat memahami.

"Bahwa pajak adalah bentuk partisipasi aktif dalam Pembangunan dan memastikan retribusi tidak menjadi beban, terutama di sektor pelayanan dasar," singkatnya.

Sedangkan PU Fraksi Demokrat yang mengusulkan penyesuaian tarif pada objek retribusi tertentu seperti pasar rakyat, pelabuhan, kesehatan, hingga fasilitas olahraga.

"Pemkab Nunukan menerima usulan ini dan berkomitmen melakukan kajian proporsional demi menjaga keseimbangan antara layanan publik dan kemampuan masyarakat," pungkasnya. (akz)

Editor : Azwar Halim
kaltara pemkab nunukan dprd