NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran senilai Rp 32,27 miliar yang digelontorkan tahun ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Ia menyatakan, Pemkab menargetkan seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan dan terpencil, terbebas dari krisis air bersih.
"Anggaran ini digunakan untuk memperluas jaringan dan layanan air minum di berbagai kecamatan. Kami menargetkan tidak ada lagi desa yang mengalami krisis air bersih, termasuk di daerah-daerah terluar seperti Sebuku, Krayan, dan Sebatik. Ini adalah bagian dari keadilan pembangunan," ujar Irwan Sabri, Selasa (10/6).
Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga program utama. Pertama, pembangunan jaringan perpipaan air bersih sebesar Rp 6,67 miliar, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas distribusi air hingga 20 liter per detik.
Program ini mencakup enam kecamatan: Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Sembakung Atulai, Krayan Timur, Krayan Tengah, dan Sebuku.
"Proyek ini menyasar desa-desa yang selama ini masih bergantung pada sumber air alami yang belum optimal," jelas Irwan.
Program kedua adalah optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan anggaran Rp 1,01 miliar. Dana ini digunakan untuk memperbaiki lima unit SPAM yang tersebar di tiga wilayah, yakni Krayan Selatan, Krayan Timur, dan Kecamatan Nunukan.
Optimalisasi tersebut meliputi perbaikan instalasi, penguatan pompa, serta peningkatan kualitas air agar memenuhi standar air minum yang layak konsumsi.
Program ketiga adalah pembebasan lahan untuk pembangunan Embung Lapri di Sebatik Utara, yang menyedot anggaran terbesar yakni Rp 24,57 miliar. Embung ini masuk dalam program strategis daerah sebagai upaya menjamin ketersediaan air baku jangka panjang.
Seluruh program akan dilaksanakan secara sinergis oleh Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan, dengan pengawasan ketat guna memastikan kualitas pekerjaan dan tepat sasaran.
“Kami tidak ingin masyarakat menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses air bersih. Anggaran besar ini harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Irwan. (akz/lim)
Editor : Azwar Halim