NUNUKAN - Bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara, evaluasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tahun anggaran 2025 digelar Pemkab Nunukan, Selasa (25/2).
Pemkab menghadirkan tiga orang dari BPKP menjadi narasumber pada evaluasi dan diikuti sejumlah perangkat daerah yang terpilih untuk dilakukan evaluasi diantaranya, Dinas Perindagkop, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkimtan, Dishub, DPMPTSP, Diskan, Bappeda, BPBD, DLH, Ketahanan Pangan, dan Bagian organisasi.
Evaluasi dibuka langsung oleh Pj Sekda Nunukan, Asmar. Dirinya menerangkan, penetapan APBD sudah melalui Peraturan Daerah sehingga setiap perubahan terhadap program dan kegiatan, serta keuangannya tentu harus juga melalui perubahan Peraturan Daerah.
“Jadi, melalui pendampingan dari BPKP diharapkan mendapatkan solusi yang tidak bertentangan dengan regulasi," ujar Asmar.
Asmar juga berharap, seluruh pimpinan perangkat daerah yang mengikuti acara ini mempresentasikan perencanaan dan keuangannya sesuai dengan yang sudah dimasukkan pada program dan kegiatan tahun anggaran 2025.
Sementara itu, Plt Inspektur Kabupaten Nunukan, Firdaus mengatakan evaluasi dilaksanakan BPKP Provinsi Kaltara yang mencakup 5 sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting dan UMKM.
Baca Juga: Ke Gedung MPR/DPR RI Minta Pemekaran Krayan di Kabupaten Nunukan
"Agenda yang akan dituntaskan antara lain ekspose hasil sementara, konfirmasi Pemda ke OPD untuk yang belum terpetakan di sektor-sektor, konfirmasi atas kriteria uji yang belum terpetakan dan diskusi," ungkap Firdaus.
Ada beberapa hal yang mencuat dalam proses evaluasi, terkait dengan UMKM yakni belum tersedia data secara komprehensif dan terbarukan, sehingga menyulitkan untuk pembinaan yang berkelanjutan.
Dari Dinas pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang harus betul-betul langsung menyentuh kepada tenaga kependidikan yang ada dan menyentuh hingga guru yang bertugas di wilayah pedalaman.
Dibidang kesehatan berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman yang masih sangat terbatas sehingga kurang menarik minat tenaga kesehatan yang berasal dari luar daerah mengabdi di wilayah pedalaman.
"Yang menjadi evaluasi pada perencanaan dan keuangan ini adalah, sinkronisasi antara program dan kegiatan dengan anggarannya, sehingga nantinya perangkat daerah tidak hanya mengejar serapan anggaran tinggi, tetapi juga memberikan kemanfaatan yang betul-betul dirasakan masyarakat,” jelas Firdaus. (raw/lim)
Editor : Azwar Halim