Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

RKPD 2026, Selaras dengan Provinsi hingga Pusat

Radar Tarakan • Jumat, 7 Februari 2025 | 11:00 WIB

 

DOK PROKOPIM SUSUN RKPD: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melaksanakan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
DOK PROKOPIM SUSUN RKPD: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melaksanakan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melaksanakan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Penyusunan dilaksanakan secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan.

Pj. Sekretaris Kabupaten, H. Asmar saat membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD  2026 menyampaikan partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan.

Hal ini merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan.

“Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam menentukan arah pembangunan daerah. Penyusunan RKPD 2026 ini dengan tema berdaya saing dengan ekonomi inklusif dan infrastruktur berkelanjutan didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif,” ucap H. Asmar.

Dijelaskan, dengan adanya kerjasama lintas sektor diharapkan program yang akan dilakukan di 2026 lebih fokus dan selaras antara kabupaten, provinsi dan nasional.

“Saya mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan di Nunukan agar dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan dan saran dalam perencanaan pembangunan daerah 2026,” pesannya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Hj. Leppa menambahkan konsultasi publik ini merupakan salah satu agenda penting dalam penyusunan RKPD.

Sehingga, melalui forum ini dapat menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang akan dituangkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan tahun mendatang.

“DPRD selaku mitra pemerintah, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap anggaran dan program, dilaksanakan secara efektif dan terukur. Fokus kita harus tetap pada peningkatan  kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” imbuhnya. (akz/lim)

Editor : Azwar Halim
#provinsi #nunukan #pemkab #rkpd