Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Datu Iqro Ramadhan kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin. "Batas (laut) Sebatik dengan Tawau itu sudah ditangani pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Datu Iqro.
Artinya, persiapan batas laut antar negara ini sudah dibicarakan antara kedua negara. Dari Indonesia, sudah ada tim dari pemerintah pusat yang berada di bawah koordinasi Kemendagri. Sementara untuk batas darat antara RI-Malaysia sudah klir.
Disinggung soal keterlibatan pemerintah daerah dalam persoalan ini, Datu Iqro mengatakan keberadaan daerah hanya sebatas peninjau. Karena tim intinya langsung dari pemerintah pusat. Adapun konsekuensi bagi daerah jika batas antar negara ini belum klir, yang pertama itu terkait dengan kepastian. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, utamanya para nelayan.
"Kalau batas ini sudah klir, kan kita bisa menyosialisasikan itu kepada masyarakat agar mereka memiliki kepastian bisa berusaha sampai ke mana saja," katanya.
Jika tidak disosialisasikan, masyarakat Indonesia yang melakukan aktivitas di perairan ini melewati batas atau masuk ke wilayah negara tetangga, Malaysia. Jika itu terjadi, maka akan ada konsekuensi hukum yang dihadapi masyarakat Indonesia.
"Biasanya masyarakat kita sampai melewati batas (antar negara) itu bukan karena disengaja, melainkan karena ketidaktahuan mereka akan batas tersebut. Tapi jika terjadi, maka ini akan tetap jadi masalah hukum bagi mereka," tuturnya.
Untuk kawasan batas negara yang belum klir, kata Datu Iqro cukup panjang. Mulai dari perairan Sungai Ular sampai ke bagian luar. Hanya saja dirinya mengaku tidak mengetahui secara persis berapa total panjang batas yang belum klir itu.
Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :
Editor : Azwar Halim