Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah menyampaikan kondisi ekonomi 2023 diprediksi masih dihadapkan pada ketidakpastian yang kompleks dan rumit. Ditengah ketegangan geopolitik antarnegara telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. “Sehingga, APBN 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel. Dalam APBN 2023 Pemerintah Pusat mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan transfer Ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun,” ucap H. Hanafiah saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2022 Nunukan, Selasa (27/12).
Dijelaskan, APBN 2023 masih akan terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan berfokus pada sejumlah kebijakan. Diantaranya, penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan.
Kemudian, penuntasan registrasi sosial ekonomi dan pemanfaatannya dalam rangka memperbaiki kualitas pencapaian sasaran target penerima dari berbagai program, tidak terbatas pada program perlindungan sosial dan program subsidi. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.
Serta, pembangunan infrastruktur akan didorong untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk ibu kota nusantara. Pendanaan dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar ditujukan untuk menarik investor luar negeri dan dalam negeri turut berkontribusi dalam pembangunan ibu kota nusantara.
“Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. dan pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi,” tambahnya.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Budi Sukoyo menjelaskan, penyampaian DIPA 2023 lebih awal merupakan komitmen pemerintah melalui APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlangsungan keuangan negara ditengah kondisi perekonomian global yang menantang saat ini. “Sejak 2020 sampai dengan 2022 merupakan tahun yang sangat berat di mana pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan krisis kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Sejak 2020, APBN telah bekerja keras sebagai bentuk respons kebijakan fiskal yang cepat dan extraordinary untuk meng-counter dampak negatif Pandemi Covid-19,” jelasnya.
Lanjutnya, Nunukan per 23 Desember 2022, belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Nunukan secara keseluruhan telah terserap sebesar 95,67 persen atau sebesar Rp 527,43 miliar. Terdiri dari belanja melalui kementerian/lembaga terealisasi 92,71 persen atau sebesar Rp 243,49 miliar, DAK fisik terealisasi 97,72 persen atau sebesar Rp 70,29 miliar. DAK nonfisik terealisasi 92,53 persen atau sebesar Rp 38,30 miliar dan dana desa terealisasi 99,84 persen atau sebesar Rp 175,36 miliar.
“Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional 2023 sebesar 5,3 persen. Sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7 persen hingga 5,1 persen dari berbagai lembaga internasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2023 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2.2 persen hingga 2,7 persen.
Belanja kementerian/lembaga di Nunukan dialokasikan kepada 16 kementerian/lembaga yang terdiri dari 30 satuan kerja (satker) dan difokuskan pada bidang konektivitas, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik. Dan APBN memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan perekonomian di Nunukan. Sehingga, diharapkan terdapat akselerasi untuk serapan APBN yang optimal dapat segera dilaksanakan sejak diserahkannya DIPA ke satker dan Pemkab Nunukan. “Hal ini agar APBN dapat berkinerja secara maksimal sesuai target capaian dan output yang telah ditetapkan sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Koordinasi dan komunikasi lintas sektoral perlu ditingkatkan intensitasnya guna mewujudkan sinergitas dan belanja yang berkualitas dan akuntabel di Nunukan. (akz/lim) Editor : Azwar Halim