NUNUKAN - pemerintah untuk membuka jalur penyeberangan Nunukan-Tawau (Malaysia) di Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung tampaknya belum mampu terealiasi di 2018 ini. Sebab, sampai saat ini peningkatan izin operasional dari 35 gross tonage (GT) ke 175 GT belum juga diteken pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Padahal, usulan itu telah diajukan sejak Juni lalu.
Terlambatnya izin operasional PLBL Liem Hie Djung diteken Kemenhub dari GT 35 ke GT 175 dinilai erat kaitannya dengan persoalan pemasukan keuangan sebuah bisnis kepelabuhanan.
Isu mengenai pengelolaan PLBL Liem Hie Djung dialihkan ke pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Nunukan dibantah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Nunukan Robby Nahak Serang.
Ia menegaskan, PLBL Liem Hie Djung merupakan aset penting pemerintah daerah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) selama ini. Apalagi jika pelayanan penumpang rute Nunukan-Tawau dan sebaliknya terbuka.
“Saya rasa, tidak ada masalah itu. Kalaupun memang mau kelola Pelindo tidak masalah juga sebenarnya. Karena, Pelindo inikan badan usaha juga,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.
Ia mengatakan, namun jika pemerintah ingin mengelolanya sendiri dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki juga tidak jadi persoalan. Sebab, aturan sudah ada. Begitu juga jika pengelolaannya ingin dipihakketigakan. “Yang penting sesuai aturan dan tujuan utama dari pelabuhan itu tidak berubah. Saya rasa tidak jadi masalah,” bebernya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan Abdi Jauhari menegaskan, pengelolaan PLBL Liem Hie Djung Nunukan tetap dilakukan pihaknya. Pemasukan untuk meningkatkan pendapatan daerah di sektor pelabuhan dan parkir cukup besar di PLBL tersebut. “Tetap di kami (Dishub). Pengelolaannya sudah berjalan sejak awal. Jadi, tidak diserahkan ke pihak lain,” tegasnya.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya hanya menunggu izin operasional dikeluarkan yang baru. Sebab, pelayanan untuk rute Nunukan-Tawau dan sebaliknya sangat dinantikan masyarakat. Karena, sangat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Sudah siap. Tinggal izin operasional diterima, pelayanan dilakukan. Semua mendukung, termasuk instansi vertikal,” pungkasnya. (oya/ana)
Editor : Azwar Halim