JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mempertajam dan menguatkan basis data yang akan digunakan menjadi acuan untuk menggulirkan sejumlah program di kawasan perbatasan negara.
Data yang akurat dan relevan diharapkan mampu melahirkan program kerja adaptif dan inovatif yang mampu diterapkan masyakarat. Hal ini akan mengurai jerat disparitas harga dan ketergantungan barang dan bahan pokok dari negara tetangga.
Melalui finalisasi data yang disajikan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), BNPP juga akan mendorong stabilitas pasokan dan rantai pasok bahan pokok ke sejumlah wilayah yang masih berada dalam kategori rentan kemiskinan.
Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Edfrie R Maith, menjelaskan bahwa, sejumlah program yang akan digulirkan, untuk mendukung instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.
"Tidak hanya menjadi perlintasan orang dan barang saja, sesuai instruksi Mendagri, PLBN diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi baru dan mempunyai peran dalm menekan laju inflasi," ucap Maith melalui release resminya.
Maith mengungkapkan, dirinya telah menerima secara mendetail tentang problema di perbatasan Indonesia - Malaysia sepanjang Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara, terutama tentang disparitas harga.
"Dari data ini, kami juga mengurai terkait alasan tersendatnya pertumbuhan ekonomi. Baik karena terbatasanya infrastruktur, konektivitas dan rantai pasok kebutuhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelasnya.
Ia mencontohkan, jelang Iduladha 10 Zulhijah 1446, masyarakat Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar masih menebus beras premium 10 kilogram seharga Rp 185 ribu atau terpaut Rp 97 ribu dari harga jual di Malaysia yang berkisar Rp 88 ribu.
Disparitas harga di Kapuas Hulu juga tercatat pada harga gas LPG. Maith menjabarkan, harga satu tabung gas LPG 12 kilogram mencapai Rp 260 ribu. Sedangkan di Malaysia, harga LPG 14 kilogram hanya berkisar Rp165 ribu.
Dirinya juga mengurai, sorotan disparitas harga di Kapuas Hulu juga terpantau pada bahan pokok daging. Harga daging sapi per kilogram terpantau mencapai Rp 120 ribu atau selisih Rp 43 ribu dari harga daging sapi di Malaysia yang berkisar Rp 77 ribu.
"Sedangkan harga daging ayam di Indonesia Rp 60 ribu, di Malaysia hanya Rp 32 ribu atau selisih Rp 28 ribu," ungkapnya.
Sorotan lain pria alumni Akpol tahun 1995 ini, juga tertuju pada harga telur di Kabupaten Malinau, Kecamatan Kayan Hulu, Desa Long Nawang. Di daerah ini harga telur menebus Rp 120 ribu per kilogram.
"Harga ini hampir saja berbanding setengah harga dari harga jual di Malaysia yakni sebesar Rp 70 ribu," imbuhnya.
Kemudian, harga mi instan juga terpantau juga ikut melambung jauh. Maith memaparkan satu dus mi instan di Kayan Hulu mencapai sebesar Rp 200 ribu atau memliki selisih harga Rp 130 ribu dari harga jual di Malaysia yakni sebesar Rp 70 ribu.
Maith menerangkan lagi, harga tabung gas LPG 16 kilogram di Kayan Hulu mencapai Rp 600 ribu. Sedangkan di Malaysia dibanderol Rp 95 ribu.
Salain itu, harga tabung gas LPG 12 kilogram di Kayan Hulu dibanderol Rp 650 ribu, sedangkan harga tabung gas LPG 12 kilogram dibanderol Rp 65 ribu.
"Harga disparitas di Kayan Hulu tak berbanding jauh dengan wilayah perbatasan Indonesia laiinya di Long Ampung. Harga Semen untuk membuat bangunan pun jauh melambung," rincinya.
Putra asal Papakelan Tondano itu juga menerangkan, BNPP sebenenernya sudah beberapa kali mendorong terelisasinya beberapa program membantu ekonomi masyakat menengah dan mencegah inflasi, serentak di perbatasan negara.
Seperti melaksanakan program pangan murah, mendorong program tol laut menyentuh kawasan perbatasan negara dan jembatan udara.
Hal lainnya, lanjut Maith, melakukan pendampingan agar sektor UMKM bergerak. Selain itu, program menyasar pengembangan dan pendampingan budi daya pertanian, peternakan dan perikanan baik dari skala rumah tangga hingga industri.
BNPP, terang Maith lagi, juga berupaya mendekatkan sektor industri peternakan dan perkebunan untuk menjangkau daerah-daerah penyangga PLBN. Selain itu mempertajam pasar dengan sistem digital.
"Lewat penajaman dan penguatan data ini, nantinya kita perlu membuat Rencana Aksi percepatan penyediaan bahan pokok dan kebutuhan lainnya" pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim