JAKARTA - Senator DPD/MPR RI dari Dapil Kalimantan Utara, Larasati Moriska, mendukung Kabupaten Nunukan sebagai zona latihan Militer TNI, Angkatan Darat , TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
Hal ini disampaikan usai Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid SE, MM, Ph.D, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, pekan lalu di Nunukan
Menurut anggota Komite IV DPD/MPR RI itu, langkah ini merupakan upaya memperkuat posisi strategis Kalimantan Utara dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Eksistensi TNI sangat dekat dalam kehidupan masyarakat khusudnya di Kabupaten Nunukan. Kehadiran TNI menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat di perbatasan,” ujar Larasati Moriska ketika dikonfirmasi, Sabtu (18/1/25) di Jakarta.
Ia menambahkan, kolaborasi dan kemanunggalan antara TNI dan warga Nunukan telah terjalin sejak lama, bahkan sebelum Kabupaten Nunukan resmi berdiri.
Dalam sejarah, lanjut Larasati, wilayah perbatasan di Kalimantan Utara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara.
Dengan menjadikan Nunukan sebagai zona latihan Militer tiga matra (Darat, Laut dan Udara), TNI diharapkan mampu meningkatkan kemampuan operasional sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat.
Larasati menilai rencana tersebut akan memberikan manfaat bagi Nunukan, selain meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, latihan militer secara berkala di kawasan perbatasan dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan memperkuat perekonomian lokal.
“Wilayah perbatasan seperti Nunukan memerlukan perhatian khusus, baik dari segi keamanan maupun pembangunan, adanya zona Latihan Militer, perhatian pemerintah pusat terhadap Nunukan akan semakin meningkat,” tambahnya.
Dukungan Larasati Moriska menegaskan, Nunukan berperan penting sebagai wilayah strategis, karena memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional, baik dari segi ekonomi, geopolitik, maupun sosial.
“Kita berharap Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, Nunukan dapat menjadi model kolaborasi yang sukses dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pembangunan kawasan perbatasan.” ungkapnya.
Lebih lanjut senator muda ini menyampaikan, dalam meningkatkan pengawasan perairan laut di wilayah perbatasan, diperlukan peningkatan infrastruktur pertahanan, khususnya di kawasan strategis tersebut.
Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Nunukan berpotensi terhadap ancaman , tantangan, gangguan, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dia memandang perlu memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia tetap terjaga.
Salah satu yang perlu diseriusi yakni tersedianya Armada Militer TNI yang mumpuni. Dukungan armada yang cukup akan berdampak pada optimalisasi aktivitas pengawasan di perairan. Seperti pelanggaran hukum laut, penyelundupan, dan pencurian sumber daya laut.
Larasati Moriska berharap Armada Militer tersebut dapat segera direalisasikan untuk mendukung tugas pengamanan laut di wilayah Perbatasan, yang tentunya diiringi dengan peningkatan koordinasi antar instansi terkait sebagai pengelola perbatasan.
“ Pengawasan perairan di Kalimantan Utara dapat dilakukan secara terintegrasi, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.” tutup Larasati Moriska. (dra/har)
Editor : Azwar Halim