Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Bawaslu: Masyarakat Lakukan Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024

Radar Tarakan • Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:00 WIB
Bawaslu: Masyarakat Lakukan Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024
Bawaslu: Masyarakat Lakukan Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024

JAKARTA -  Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty melihat banyak komunitas masyarakat mempunyai kesadaran untuk melakukan aksi nyata pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024.

Salah satu komunitas yang disebutnya adalah Perisai Demokrasi di Jawa Tengah (Jateng), yang diinisiasi oleh alumnus Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

"Komunitas hari ini sudah punya kesadaran bergerak secara nyata, misalnya melakukan pendampingan komunitas terhadap mereka yang menemukan dugaan pelanggaran, bahkan mereka bisa memandu," kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

 Baca Juga: Pemerintah Kaji Penghematan Pilkada lewat DPRD

Lolly bercerita sejak 2014 banyak di antara generasi muda telah dilatih Bawaslu untuk dekat dengan isu pengawasan pemilu dan mempunyai kemampuan untuk mengawasi secara partisipatif.

Dari data yang dihimpun, terdapat 19.788 kader pengawas partisipatif yang masih aktif, 299 komunitas kader, 8.928 forum warga dari 2022—2024, 1.094 MoU dengan perguruan tingi sejak 2022—2024, serta 1.112 kampung pengawasan partisipatif dari 2022—2024.

Ia menilai peran pemantau Perisai Demokrasi Bangsa di Jateng sangat luar biasa, bahkan para anggotanya 'iuran' uang untuk memastikan komunitas bisa bergerak.

 Baca Juga: Bantai Monaco 4-2, PSG Kokoh di Puncak Klasemen    - judul

Bahkan, kata dia, Perisai Demokrasi Bangsa sering memberikan informasi awal ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran di Jateng yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Karena sering kali publik memberikan informasi, tetapi informasinya sulit ditelusuri. Misalnya, ada klip video yang menunjukkan dugaan praktik politik uang. Begitu videonya masuk, pihaknya cross check untuk memastikan tempat terjadinya dan pelaku peristiwa supaya Bawaslu bisa menelusuri lebih mudah.

"Sering kali info yang masuk cepat ini tidak dapat ditindaklanjuti. Begitu Bawaslu cek akunnya, sudah tidak aktif. Saat dicek, mereka bilang dapat videonya dari orang lain," ujarnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini melanjutkan, "Nah, teman-teman Jateng (Perisai) mereka sangat relevan karena mereka memberikan informasi cukup detail sehingga memudahkan untuk ditindaklanjuti."

Selain itu, dalam capaian program partisipasi masyarakat, Lolly mengungkapkan terdapat sekitar 36 persen kegiatan yang menggunakan pendekatan lokalitas daerah masing-masing.

"Bawaslu RI membuat panduannya secara umum, lalu mereka praktikkan dengan konteks lokal sehingga sangat beragam bentuknya. Lebih dari 36 persen kegiatan yang dilakukan pengawas pemilu di bawah," ungkap Lolly.

 Baca Juga: Golkar Belum Tawari Jokowi Bergabung

Ia menegaskan bahwa program pengawasan partisipatif secara umum sudah berada level berfungsi menuju level bergerak.

Program yang sudah berfungsi dengan baik, menurut dia, adalah pendidikan pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.(jpg/anq)

Editor : Azwar Halim
#p2p #partisipasi #bawaslu #jakarta #SKPP #Pemilu 2024